Pekalongan Regent, Learn a Lesson...

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq membuka tabir bahwa tidak semua kepala daerah benar-benar memahami tata kelola pemerintahan yang harusnya mereka kuasai. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, Fadia mengaku kepada penyidik bahwa ia tidak memahami birokrasi karena latar belakangnya sebagai penyanyi dangdut. “Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR (Fadia) menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi dangdut, bukan seorang birokrat serta tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (4/3/2026). “FAR mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di lingkungan Kabupaten Pekalongan,” kata Asep. Asep menyebutkan, hal yang dilakukan Fadia itu bertentangan dengan asas presumptio iures de iure (teori fiksi hukum). Terlebih, Fadia sudah pernah menjabat sebagai wakil bupati pada periode 2011-2016. Namun, dengan dalih ketidaktahuan itu, Fadia tetap saja menggarap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan dengan bendera perusahaan keluarganya, PT RNB. Ironisnya, Fadia yang mengaku tak tahu apa-apa itu sudah berulang kali diingatkan akan potensi konflik kepentingan, tetapi mengabaikannya hingga akhirnya kini berstatus tersangka dan meringkuk di tahanan. “Sekretaris Daerah dan sejumlah pihak lainnya menerangkan bahwa telah berulang kali mengingatkan Bupati mengenai potensi adanya konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut. Meski demikian, praktik itu tetap saja dilakukan oleh Bupati,” ucap Asep. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan, latar belakang Fadia sebagai penyanyi dangdut semestinya tidak menjadi alasan untuk tidak belajar soal tata kelola pemerintahan. Bima Arya mencontohkan, ada banyak kepala daerah yang tidak punya latar belakang birokrat tetap belajar untuk memahami isu-isu pemerintahan. “Kalau latar belakangnya bukan politik pemerintahan, maka belajar lah cepat. Tidak bisa mempercayakan semua pada sekda. Karena sekda itu menjalankan perintah untuk mengkoordinasikan kebijakan sebagai birokrat paling senior,” kata Bima Arya, Kamis (5/3/2026).