Pramono Anung: Padel Courts Lacking PBG Will Be Dealt With Firmly
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa semua lapangan padel yang beroperasi di Jakarta wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).Ia memastikan tidak ada toleransi bagi pengelola yang mengabaikan perizinan. “Lapangan padel di Jakarta semuanya harus berizin, punya PBG. Bagi semua padel yang melakukan pelanggaran, tidak punya PBG, kami ambil tindakan,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/3).
Penegasan ini disampaikan menyusul maraknya pertumbuhan lapangan padel di berbagai wilayah Jakarta, termasuk yang berada di kawasan permukiman. Ia juga membatasi jam operasional padel yang berada di area perumahan, meskipun telah memiliki PBG, dengan limit maksimum jam operasional hingga pukul 20.00 WIB.
Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menegaskan posisinya sebagai eksekutor penegakan aturan. Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi, menyatakan pihaknya bergerak berdasarkan rekomendasi teknis dari dinas terkait. “Kalau Satpol PP itu kan melakukan penegakan aturannya. Kalau memang sudah ada rekomtek dari instansi terkait, baru kita lakukan tindakan,” ujar Satriadi. Ia menjelaskan bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu rekomendasi teknis lanjutan, termasuk terkait pembongkaran atau sanksi tambahan. “Paling nanti kita tunggu dari Dinas Citata untuk rekomendasinya,” katanya.
Ia mencontohkan, dalam operasi tempat hiburan malam, Satpol PP bertindak setelah Dinas Pariwisata mengeluarkan ketentuan dan rekomendasi. Pola serupa akan diterapkan dalam penertiban lapangan padel. (E-3)
Gubernur Pramono Anung Wibowo menegaskan jam operasional lapangan padel yang berada di kawasan permukiman warga di Jakarta dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.
Hingga 23 Februari 2025 tercatat sebanyak 185 bangunan lapangan padel di Jakarta belum mengantongi izin resmi. Pemerintah Kota Jakarta Timur akhirnya menghentikan langkah hukum lanjutan dalam sengketa lapangan padel di kawasan Pulomas, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 397 lapangan padel yang sedang didalami oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Pramono Anung Wibowo menegaskan jam operasional lapangan padel yang berada di kawasan permukiman warga di Jakarta dibatasi hingga pukul 20.00 WIB. Hingga 23 Februari 2025 tercatat sebanyak 185 bangunan lapangan padel di Jakarta belum mengantongi izin resmi. Pemerintah Kota Jakarta Timur akhirnya menghentikan langkah hukum lanjutan dalam sengketa lapangan padel di kawasan Pulomas, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menindak tegas lapangan padel yang izinnya tidak lengkap dan mengganggu ketertiban warga. Gubernur DKI Pramonon Anung akan memanggil pihak terkait untuk mengevaluasi izin lapangan padel usai keluhan warga soal kebisingan.