Latest Developments on Free Float
Perkembangan Terbaru soal Free Float
JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kebijakan peningkatan porsi saham beredar di publik (free float) menjadi minimal 15% akan segera dirilis sebagai bagian dari percepatan reformasi pasar modal.
OJK menyatakan telah menyiapkan skema transisi melalui task force bersama self-regulatory organization (SRO), asosiasi emiten, dan pelaku buy side.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan seluruh rencana aksi reformasi telah dikomunikasikan sejak awal melalui Asosiasi Emiten Indonesia. Kenaikan free float menjadi salah satu perubahan struktural terbesar yang akan langsung mempengaruhi mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Dalam waktu dekat, ketentuannya akan keluar dan transisi menuju 15% akan disiapkan melalui task force bersama SRO, asosiasi emiten, dan manajer investasi,” ujar Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan menerbitkan aturan untuk membuka ruang lebih besar bagi dana pensiun dan asuransi pemerintah agar dapat berinvestasi lebih aktif di pasar saham. Pada saat yang sama, OJK akan memastikan aspek mitigasi risiko tetap terjaga.
Hasan menegaskan peningkatan peran investor institusi menjadi elemen penting dalam memperkuat struktur pasar. “Di bursa manapun di dunia, peran asuransi dan dana pensiun sangat strategis. Mereka memiliki horizon jangka panjang sehingga cocok mengalokasikan investasi pada instrumen berprospek seperti saham. Ini akan memperdalam likuiditas dan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa peningkatan free float minimal 15% merupakan isu krusial dalam penguatan pasar modal nasional. Menurutnya, perusahaan yang menghimpun dana publik harus memberikan fairness bagi investor ritel.
Misbakhun menyoroti praktik sejumlah emiten yang hanya melepas porsi kecil saham saat IPO, sementara lebih dari 90% saham tetap dikuasai satu pihak. Kondisi ini dinilai rentan menciptakan pembentukan harga yang tidak mencerminkan kekuatan pasar.
Ia menilai praktik tersebut dapat diikuti aksi repo untuk memperoleh pendanaan tambahan, sehingga publik hanya menikmati porsi kecil meskipun kinerja emiten meningkat. Karena itu, kebijakan free float harus dibangun atas prinsip keberimbangan dan tata kelola yang baik.
Misbakhun menegaskan pasar modal adalah wajah ekonomi Indonesia dan berperan besar terhadap pembiayaan usaha nasional. Namun, pemahaman publik atas mekanisme pasar masih menjadi tantangan. “Banyak masyarakat hanya melihat saham gorengan, padahal pembentukan harga berlangsung setiap hari berdasarkan mekanisme pasar,” sebutnya.
Ia menambahkan, peningkatan free float akan memperluas distribusi kepemilikan dan memperkuat kredibilitas pasar modal. “Masyarakat harus menikmati manfaatnya,” sebutnya.
Head of Research PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Muhammad Wafi, menilai kebijakan free float 15% akan menjadi tonggak penting bagi kesehatan pasar modal Indonesia. Dalam jangka menengah dan panjang, aturan tersebut diyakini mendorong pembentukan harga saham yang lebih wajar dan berbasis fundamental.
Menurutnya, struktur kepemilikan yang lebih tersebar luas akan memperdalam likuiditas dan mengurangi potensi manipulasi harga oleh pelaku tertentu.
“Stabilitas harga akan jauh lebih sehat karena saham semakin sulit dikendalikan sepihak. Pembentukan harga wajar pun menjadi lebih optimal,” ujarnya.
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
FollowBaca Berita Lainnya di Google News
Read Now