KSP: Internal Issues Will Not Halt Free Nutritious Meal Programme

KEPALA Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) tidak akan berhenti hanya karena menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Ia menilai program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu harus tetap berjalan sambil melakukan perbaikan.

Dudung mengakui saat ini Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksana MBG, sedang menghadapi masalah setelah sejumlah pimpinannya jadi tersangka kasus dugaan korupsi. “Pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi,” kata Dudung dalam keterangan tertulis, Sabtu, 20 Juni 2026.

Pemerintah, kata Dudung, melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola MBG agar semakin baik ke depan. Dudung juga memastikan bahwa kendala internal tidak akan menghentikan program yang ia sebut menjadi hajat hidup orang banyak ini. “Presiden Prabowo telah memberikan instruksi tegas agar pemenuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, hingga masyarakat kelompok rentan tidak terganggu,” ucap Dudung.

“Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat,” tambahnya.

Sebagai bentuk fungsi pengendalian, KSP telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hasil pantauan langsung di lapangan, Dudung mengatakan banyak satuan pelayanan yang sudah mengadopsi standar operasional dengan sangat baik. Ia menuturkan, saat ini pemerintah memprioritaskan agar distribusi MBG menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk di wilayah terluar.

“Terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T,” tuturnya.

Dudung menegaskan KSP menjadi garda terdepan dalam mengawal transformasi tata kelola di BGN secara menyeluruh. “KSP hadir sebagai pengendali program, pengawal pembenahan, penghubung lintas lembaga, dan penjaga agar program prioritas Presiden tetap berpihak kepada rakyat,” ucapnya.

Sebelumnya, aliansi mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta. Mereka membawa setidaknya lima tuntutan untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan menyampaikan tuntutan tersebut. Pertama, agar pemerintah menyetop pemborosan APBN. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Ketiga, hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, akhiri militerisme di ranah sipil. “Terakhir, Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah,” katanya.

Athof menilai kondisi ekonomi dan politik saat ini sedang buruk, dengan contoh kenaikan harga beras, menyempitnya lapangan kerja, dan kesulitan rakyat membayar pajak. “Apa yang dilakukan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni,” ucapnya. Ia menegaskan aksi tersebut bukan soal perbedaan politik, melainkan soal siapa yang benar-benar dirugikan, yaitu rakyat.