Eurico challenges Prabowo to settle the Indonesia–Timor Leste border at Naktuka
Polemik batas darat Indonesia dan Timor Leste di Naktuka, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali memanas. Ketua Umum Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT) Indonesia, Eurico Guterres, menantang Presiden Prabowo Subianto untuk segera menuntaskan sengketa yang telah berlarut hampir 27 tahun itu.
Menurut Eurico, hingga kini belum ada keputusan final terkait batas di Naktuka. Ia menilai pemerintah pusat terkesan setengah hati dalam menyelesaikan sengketa yang terus menyisakan ketegangan di tengah masyarakat perbatasan.
“Saya tantang Presiden Prabowo, untuk mengatasi masalah ini. Masalah ini terkesan pemerintah Indonesia setengah hati dalam penanganan batas negara di Pulau Timor. Bagaimana polemik ini sampai dekat 27 Tahun pun belum dituntaskan,” tegas Guterres, Selasa (3/3/2026).
Ia menyebut akar persoalan bukan semata soal garis batas, tetapi menyangkut masyarakat Timor yang secara adat dan budaya berasal dari satu leluhur, namun kini dipisahkan dua negara.
“Sebenarnya hal dasar yang masih melekat kuat adalah culture serta adat masyarakat Timor yang masih menjadi satu. Oleh karena itu, penyelesaian batas ini harus dirundingkan lagi antara kedua negara (RI-RDTL) dengan memfasilitasi para tokoh masyarakat yang lebih mengetahui tentang batas wilayah secara adat dan budaya,” ujarnya.
Eurico meyakini Pemerintah Timor Leste tidak serta-merta mengeklaim Naktuka bukan milik orang Timor.
“Saya yakin, Perdana Mentri Ramos Horta dan Presiden Xanana Gusmao tidak akan berani mengatakan Naktuka itu bukan tanah milik orang Timor,” terangnya.
Ia menilai perundingan selama ini terlalu didominasi negara tanpa melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di wilayah terdampak.
“Kalau misalkan pemerintah melakukan perundingan tanpa melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat hingga tokoh agama, maka dapat dinilai negara setelah hati dalam mengatasi masalah ini,” terangnya.
Karena belum ada keputusan final, ia meminta kedua negara menahan diri dan tidak mengizinkan aktivitas pengelolaan lahan sawah di Naktuka demi mencegah konflik.
“Kami minta agar kedua negara harus bisa menahan diri dan tidak mengijinkan masyarakat, masuk mengelola lahan sawah di Naktuka. Supaya tidak terjadi konflik antara masyarakat,” tukasnya.
Ia menegaskan penyelesaian harus memberi ruang bagi masyarakat adat Amfoang dan Ambenu yang secara historis mendiami kawasan tersebut.
“Tinggal bagaimana pemerintah Indonesia dan Timor Leste harus aktif bertemu dan sama-sama memfasilitasi dua kelompok tokoh ini, kelompok dari Timor bagian barat dan Timur ini. Semua ini sama-sama difasilitasi,” terangnya.
Menurut Eurico, sejak jajak pendapat tahun 2000 yang memisahkan Timor Timur dari Indonesia dan melahirkan Republik Demokratik Timor Leste, persoalan batas darat menjadi pekerjaan rumah yang belum rampung.
“Harus bisa dilakukan berdasarkan adat istiadat, sehingga boleh saja batas negara itu disepakati. Namun, kehidupan masyarakat yang pada dasarnya adalah satu rahim, ini tetap memiliki hak yang sama dan berdamai diatas dua negara yang berbeda,” pungkas dia.
Ia juga menekankan pendekatan persuasif dalam penyelesaian sengketa tersebut.
“Jadi menyelesaikan masalah kedua negara ini diatas tanah Timor ini harus menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda. Soal perundingan itu orang Timor harus dibuat nyaman dulu sehingga nanti mereka sendiri akan sadar tentang bagaimana menyelesaikan batas. Biar mereka berunding dengan ala Timor,” jelasnya.
Eurico menilai aktivitas masyarakat Citrana-Oecusse RDTL di lahan Naktuka serta protes warga Oepoli atas pemanfaatan lahan merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah kedua negara.
“Karena sudah sekian lama kehidupan bersama mereka dibatasi oleh polemik batas yang tak pernah memberikan kepastian. Memang sebenarnya ini karena penjajahan dulu yang memisahkan mereka berdua ini, padahal sebenarnya mereka adalah adik dan kakak,” tegasnya.