DPRD DKI Jakarta Urges Central Government to Improve OSS Coordination and Revitalize PTSP Facilities
JAKARTA – Pimpinan DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah pusat memperkuat koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam penerbitan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelibatan pemerintah daerah sangat diperlukan agar pembukaan usaha baru tidak memicu persoalan di tengah masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco usai meninjau pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2026).
Baco mengatakan, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kerap berlangsung tanpa sepengetahuan pemerintah daerah. Akibatnya masyarakat, lurah, camat, wali kota hingga pemprov baru mengetahui keberadaan suatu usaha setelah bangunan berdiri dan mulai beroperasi.
“Selama ini banyak pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan OSS. Tiba-tiba muncul tempat usaha di kawasan permukiman, sementara lurah, camat, wali kota hingga pemerintah daerah tidak mengetahui prosesnya karena NIB diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat melalui sistem OSS. Jadi pemerintah daerah seperti kecolongan,” kata Baco.
Menurut dia, mekanisme tersebut perlu diperbaiki tanpa menghambat iklim investasi. Pemerintah pusat tetap dapat menerbitkan NIB, namun proses selanjutnya harus melibatkan pemerintah daerah, terutama dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kegiatan usaha.
“Boleh saja pelaku usaha mengurus NIB melalui OSS. Tetapi untuk PBG usaha harus ada koordinasi dan persetujuan pemerintah daerah. Dengan begitu bisa dipastikan lokasi usaha sesuai peruntukan tata ruang, tidak mengganggu lingkungan sekitar, dan potensi konflik dapat diminimalkan,” ujarnya.
Baco menilai PBG menjadi dokumen penting, karena menjadi dasar penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sekaligus memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, baik bagi pekerja maupun masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut.
Tanpa proses tersebut, kata dia, pelaku usaha berpotensi hanya mengandalkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lama yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan ketentuan perizinan bangunan saat ini.
Baco mencontohkan keberadaan sebuah restoran Jepang di kawasan Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Menurutnya, lokasi tersebut selama ini dikenal sebagai kawasan permukiman sehingga kemunculan usaha berskala besar menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian perizinannya.
“Kalau sejak awal pemerintah daerah dilibatkan, bisa dicek apakah lokasi itu memang layak menjadi tempat usaha, bagaimana kondisi lingkungannya, apakah dekat sekolah, rumah ibadah, atau fasilitas umum lainnya. Koordinasi ini penting agar tidak muncul konflik di kemudian hari,” katanya.
Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini menegaskan, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah justru akan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif.
“Jadi yang kami minta bukan memperlambat investasi. Justru koordinasi diperlukan agar investasi berjalan lancar dan konflik sosial bisa dicegah. Ketika konflik terjadi, yang menangani pemerintah daerah, sementara biaya, waktu, dan tenaga juga ikut terbuang,” ucapnya.
Selain menyoroti OSS, Baco juga menilai sejumlah fasilitas kantor PTSP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang sudah saatnya direvitalisasi, agar sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin modern. “Pembenahan tidak hanya menyangkut tampilan gedung, tetapi juga penataan alur pelayanan sehingga masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih cepat, nyaman, dan efisien,” tegas Baco.
Ia menjelaskan kantor PTSP di tingkat kelurahan sudah lebih dari satu dekade sehingga perlu dirombak dan revitalisasi menyesuaikan suasana pelayanan yang lebih modern. “PTSP merupakan wajah pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan investor karena kualitas pelayanan harus cepat, profesional, dan nyaman,” pungkas Baco. (jo)