DPR Commission XI: Prabowo's Speech Not Linked to Rupiah Weakening

Chairman of Commission XI of the House of Representatives, Mukhamad Misbakhun, said that the economic speech to be delivered by President Prabowo Subianto at the DPR plenary session today is not related to the rupiah’s depreciation. Prabowo will read the Macro Economic Framework of Key Fiscal Policy (KEM-PPKF), as the rupiah exchange rate weakened by 60 points, or 0.34 percent, to Rp 17,728 per US dollar on Tuesday, 19 May 2026.

“I do not see any aspect of rupiah weakness that requires the President to read the KEM-PPKF himself, but I see there is a serious concern from the President,” Misbakhun said at the DPR building, Jakarta, Wednesday, 20 May 2026.

Kekhawatiran Prabowo yang dimaksud Misbakhun adalah tentang penyusunan anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) yang harus disampaikan secara terbuka dan langsung oleh kepala negara. Politikus Partai Golkar ini juga enggan mengaitkan kehadiran Prabowo dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore yang menurun 228,56 poin atau 3,46 persen ke posisi 6.370,68.

“Menurut saya jangan ditarik soal situasi Indeks Harga Saham Gabungan dan pelemahan rupiah itu dalam urusan KEM-PPF,” ucap Misbakhun.

Dia mengatakan, Prabowo mencatatkan sejarah baru dalam pemaparan KEM-PPKF yang selama ini dilakukan oleh menteri keuangan sebagai wakil presiden. Agenda rutin ini menjadi penanda dimulainya putaran awal pembahasan APBN 2027 yang membicarakan asumsi makro seperti pertumbuhan, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price produksi lifting minyak dan lifting gas.

Kemudian, kata dia, pemerintah dan DPR akan membicarakan soal alokasi pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga. “Ini adalah sebuah tradisi baru dan tentunya orang sedang memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini,” ucap Misbakhun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo kali ini ingin hadir langsung. Menurut Prasetyo, Prabowo hendak memberikan pesan dalam momen Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei.

“Kebetulan tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa,” kata Prasetyo kepada wartawan pada Selasa, 19 Mei 2026.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut bahwa Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk menyamakan pandangan soal ekonomi nasional. “Terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” tuturnya.

Dalam warkat Sekretariat Jenderal Bidang Persidangan yang dilihat Tempo, DPR diagendakan akan melaksanakan rapat paripurna masa persidangan V pada Rabu, 20 Mei 2026. Warkat bernomor B/5926/AG.01.01/5/2026 itu mengagendakan tiga kegiatan. Pertama, penyampaian KEM-PPKF dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah. Kedua, laporan Badan Legislasi atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan. Lalu ketiga, menyampaikan pendapat Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR.

Sultan Abdurrahman dan Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam tulisan ini.

Pilihan Editor: Mengapa Prabowo Membawa Maung ke Filipina