DEN: First nuclear power plant targeted to operate 2032–2034
Dari total 44 gigawatt, 35 gigawatt akan digunakan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt dialokasikan untuk produksi hidrogen nasional mulai 2045
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa Indonesia menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama beroperasi pada periode 2032–2034.
Target ini menjadi bagian dari rencana besar mencapai kapasitas total 44 gigawatt tenaga nuklir pada 2060, sejalan dengan komitmen net zero emission.
“Dari total 44 gigawatt, 35 gigawatt akan digunakan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt dialokasikan untuk produksi hidrogen nasional mulai 2045,” kata Dadan di Jakarta, Selasa.
Dengan demikian, porsi nuklir dalam bauran energi, lanjut dia, akan meningkat dari 0,5 persen menjadi lebih dari 11 persen pada 2060.
Ia menjelaskan target awal dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 adalah 500 megawatt kapasitas PLTN, yang akan mulai dikembangkan pada 2032 di sistem kelistrikan Sumatera dan Kalimantan.
Ia menambahkan kerangka kebijakan nuklir Indonesia memiliki landasan hukum kuat sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dan kini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional yang secara eksplisit memandatkan nuklir sebagai penyeimbang bauran energi primer.
Dadan menjelaskan bahwa teknologi yang akan didorong untuk dikembangkan adalah small modular reactor (SMR) karena menurutnya, arah perkembangan dunia kini menekankan SMR sebagai solusi baru.
Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, teknologi ini dinilai menawarkan fleksibilitas karena dapat ditempatkan di wilayah terpencil dan terintegrasi dengan jaringan listrik berskala kecil.
Menurutnya, karakteristik tersebut menjadikan SMR sangat sesuai untuk mendukung pusat-pusat industri serta pengembangan ekonomi biru di berbagai pulau.
Lebih lanjut, Dadan menuturkan, di kawasan Asia Tenggara, energi nuklir kembali muncul sebagai opsi strategis, didorong oleh komitmen net zero emission dan kemajuan teknologi SMR.
Menurut dia, lima negara dengan konsumsi energi terbesar di ASEAN—Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam—mencatat hampir 90 persen dari total permintaan energi kawasan, dan kini aktif menjajaki opsi nuklir melalui Nuclear Energy Cooperation Sub-sector Network (NEC-SSN).
NEC-SSN adalah badan sektoral khusus di bawah ASEAN yang bertugas memperkuat kerja sama antarnegara anggota ASEAN dalam pemanfaatan energi nuklir sipil.
Selain peluang besar, Dadan juga mengakui adanya tantangan mencakup hambatan finansial dan politik yang terkait dengan tingginya biaya awal pembangunan nuklir, memastikan konsistensi implementasi agar momentum menuju konstruksi tetap terjaga, serta mengelola persepsi risiko bencana dan kekhawatiran publik mengenai radiasi maupun tsunami.
Sebagai respons atas peluang dan tantangan tersebut, Dadan menyampaikan persiapan Indonesia kini semakin konkret. Fokus utama diarahkan pada tiga pilar fundamental, yaitu pemilihan lokasi, pencapaian tonggak regulasi, serta kerja sama internasional strategis.
Selain itu, pembentukan Nuclear Energy Programme Implementing Organization (NEPIO), sebagai lembaga pelaksana program nuklir, diyakini harus menjadi prioritas segera untuk menjamin program nuklir yang terintegrasi dan matang.