Dave Says Indonesia's Energy Diplomacy with the US, Redefined, Is Appropriate — Here Are the Reasons

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menilai penandatanganan kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bukan sekadar transaksi angka, melainkan sebuah reposisi strategis dalam peta geopolitik energi dunia. ‘Melalui mandat Presiden, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama Pertamina menegaskan bahwa kerja sama ini adalah upaya ‘keseimbangan baru’ untuk memperkuat neraca perdagangan nasional tanpa mengorbankan kemandirian energi domestik,’ ujar Dave dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 5 Maret 2026. Ia menilai langkah Indonesia untuk membelanjakan USD15 miliar guna membeli BBM, LPG, dan minyak mentah dari AS merupakan strategi pergeseran volume (shifting), bukan penambahan beban impor. ‘Dengan mengalihkan sumber pasokan dari berbagai negara ke Amerika Serikat, Indonesia mengincar harga yang lebih kompetitif dan kepastian pasokan,’ kata dia. Terkait pemenuhan kebutuhan LPG nasional yang mencapai 7 juta ton per tahun, Indonesia memperkuat ketahanan energi dengan meningkatkan porsi impor dari AS hingga 57 persen dari total volume impor. Langkah strategis Pertamina ini merupakan solusi konkret untuk menutupi celah (gap) produksi akibat penurunan alami (natural decline) lifting migas domestik. Melalui skema business as usual dengan sistem tender yang transparan, kolaborasi ini diperluas melalui MoU dengan Halliburton. ‘Kerja sama teknologi oil field recovery tersebut bertujuan untuk menahan laju penurunan produksi sekaligus mengoptimalkan kembali potensi sumur-sumur minyak di Indonesia,’ ungkapnya. Di sektor mineral, kata Dave, Indonesia tetap konsisten menerapkan prinsip ekonomi bebas aktif dengan memperlakukan semua mitra secara setara sesuai regulasi yang berlaku, termasuk dalam tata kelola nikel dan Logam Tanah Jarang (LTJ). ‘Indonesia telah bergeser dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi penyedia nilai tambah melalui hilirisasi. Dengan memfasilitasi investor Amerika Serikat untuk membangun fasilitas pemurnian (smelter) di dalam negeri, Indonesia mempertegas posisinya sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global yang transparan dan kompetitif,’ tegasnya. Selain itu, keberhasilan model investasi Freeport melalui pembangunan smelter senilai USD 14 miliar kini menjadi cetak biru bagi industri nasional. Melalui rencana perpanjangan konsesi pasca-2035, Indonesia diproyeksikan menambah kepemilikan saham sebesar 12 persen hingga mencapai total 63 persen.