BGN: Local Leaders From Regents to Lurahs May Inspect MBG Kitchens

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kepala daerah boleh masuk ke dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk melakukan pengawasan. Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan kepala daerah bisa melihat langsung apakah menu MBG yang dibuat sudah sesuai dengan anggaran dari pemerintah. Pernyataan itu Nanik sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG yang dilaksanakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (3/3/2026). Wewenang bagi kepala daerah untuk terlibat dalam pengawasan MBG merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) nomor 28 tahun 2025 tentang Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG. Keppres itu menyatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi salah satu anggota tim tersebut. Adapun kepala daerah bernaung di bawah Kemendagri. Aturan ini membuat pimpinan wilayah, mulai dari bupati/wali kota dan wakilnya sampai camat bisa terlibat mengawasi dapur MBG. “Pak Camat apakah boleh masuk? Boleh, Pak, ikut mengawasi. Pak Lurah juga boleh masuk, Pak,” ujar Nanik. “Itu tertuang dalam Keppres nomor 28 tahun 2025. Jadi BGN tidak berjalan sendiri, tetapi melibatkan 17 Kementerian dan Lembaga,” tambahnya. Tidak hanya mengawasi menu, kepala daerah juga boleh memeriksa kondisi lingkungan dapur MBG. Sebab, banyak dapur MBG yang diprotes warga karena terletak di kawasan permukiman. “Sering juga (dapur) tiba-tiba di-demo masyarakat karena dibangun di kawasan perumahan,” tutur Nanik. Tidak hanya itu, kepala daerah bahkan boleh mengirimkan surat rekomendasi penutupan dapur MBG kepada Kepala BGN jika mendapati kondisinya sangat buruk dan menimbulkan keracunan. “Itulah seperti disampaikan Kepala Badan tadi, di tahun 2026 ini kami selain menambah jumlah dapur, juga meningkatkan kualitas dapur,” ujar Nanik.