Sengkarut Perizinan Apotek: Ketika OSS Belum Menjadi Solusi
AI Enhanced Pharmacist
Sengkarut Perizinan Apotek: Ketika OSS Belum Menjadi Solusi
Ada ironi dalam perjalanan reformasi perizinan usaha di Indonesia. Kita telah bergerak dari tumpukan berkas dan meja birokrasi menuju sistem digital bernama Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Secara konsep, arahnya jelas: perizinan harus lebih sederhana, transparan, cepat, dan memberikan kepastian hukum.
Namun bagi sebagian apotek, digitalisasi belum selalu berarti simplifikasi.
Masalahnya justru muncul ketika sebuah sistem nasional harus berhadapan dengan praktik administrasi di lapangan. Persoalannya bukan semata-mata apakah regulasinya sudah baik atau belum, tetapi apakah regulasi tersebut dipahami dan dijalankan secara seragam oleh semua pihak yang terlibat.
Inilah yang menjadi salah satu kegelisahan para Apoteker Pemilik Apotek Independen yang dihimpun Gerakan Apoteker Pemilik Apotek Independen (GAPAI). Dalam surat rekomendasinya kepada pemerintah pada 1 Agustus 2026, GAPAI menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang ditemukan lebih banyak berada pada tataran implementasi: perbedaan pemahaman antardaerah, kendala perubahan data teknis, persoalan sinkronisasi sistem OSS, hingga dampaknya terhadap layanan administrasi lain.
Satu regulasi, banyak tafsir
Di atas kertas, sistem nasional seharusnya menghasilkan pengalaman layanan yang relatif sama. Tetapi realitasnya bisa berbeda.
GAPAI mencatat masih terdapat perbedaan pemahaman antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan DPMPTSP mengenai mekanisme pemutakhiran perizinan, perubahan data teknis, perubahan data administratif, serta penyesuaian perizinan berusaha apotek. Akibatnya, kondisi yang sama dapat menghasilkan arahan atau persyaratan yang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya.
Di titik ini, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: jika pelaku usaha mengikuti sistem dan regulasi yang sama, mengapa pengalaman perizinannya dapat berbeda hanya karena lokasi apoteknya berbeda?
Desentralisasi pemerintahan memang membuat daerah memiliki kewenangan masing-masing. Namun kewenangan bukan berarti boleh melahirkan ketidakseragaman tanpa batas. Untuk urusan perizinan yang sudah dibangun dalam kerangka nasional dan menggunakan platform nasional, standar pelayanan semestinya juga semakin nasional.
Kalau tidak, OSS hanya memindahkan antrean dari depan loket ke depan layar komputer.
Masalah kecil yang menjadi besar
Perubahan data teknis mungkin terdengar sebagai persoalan administratif sederhana. Tetapi bagi pelaku usaha, perubahan alamat, data teknis, atau informasi lain pada sistem perizinan dapat berimplikasi panjang.
Ketika tata cara belum seragam, standar waktu penyelesaian tidak jelas, sinkronisasi data belum optimal, dan tahapan proses tidak transparan, pelaku usaha berada dalam posisi yang sulit. Mereka tidak selalu tahu apakah prosesnya sedang berjalan, tertahan di suatu tahap, atau memang harus diperbaiki.
Lebih problematis lagi ketika sistem OSS mengalami gangguan: data hilang setelah pemutakhiran, perubahan tidak terbaca, data tidak tersinkronisasi, atau pelaku usaha harus melakukan input ulang. GAPAI menerima berbagai laporan mengenai persoalan tersebut.
Dalam dunia usaha, waktu adalah biaya. Setiap hari ketidakpastian administrasi berarti potensi biaya tambahan, pekerjaan yang tertunda, dan energi yang tersedot untuk urusan yang seharusnya dapat diselesaikan secara sistematis.
Dan dalam pelayanan kefarmasian, persoalannya bahkan tidak berhenti pada pemilik apotek.
Ketika administrasi mengganggu pelayanan pasien
Salah satu contoh yang disoroti GAPAI adalah proses kredensialing apotek dalam Program Rujuk Balik (PRB) BPJS Kesehatan.
Belum ada komentar. Punya sudut pandang? Yuk, mulai diskusinya.
Source: jawawa.id (https://jawawa.id/newsitem/sengkarut-perizinan-apotek-ketika-oss-belum-menjadi-solusi-1787831409)
Originally published by kompasiana.com (https://www.kompasiana.com/abualfazid9957/6a8ff6f034777c2d2206f17b/sengkarut-perizinan-apotek-ketika-oss-belum-menjadi-solusi)