Massage Parlours Proliferate via OSS, Surabaya City Government Struggles with Field Supervision
Panti Pijat Menjamur Lewat OSS, Pemkot Surabaya Kewalahan Awasi Lapangan
Hearing di Komisi D DPRD Kota Surabaya membahas pengawasan usaha panti pijat.–
SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengakui keterbatasan pengawasan terhadap ribuan usaha panti pijat yang terdaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) setelah mencuatnya kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Gion Spa and Pub, Senin 8 Juni 2026.
Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya, Ulvia Zulvia, menjelaskan proses perizinan saat ini sepenuhnya dilakukan secara mandiri melalui laman OSS.
Menurutnya, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk usaha spa dengan kode 96122 masuk kategori risiko menengah tinggi dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pemkot Surabaya hanya berwenang pada persyaratan dasar seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).
Namun, dalam kasus Gion Spa, pengelola menggunakan KBLI berbeda saat mengajukan izin usaha.
“Gion masuknya ke KBLI 96129, yaitu aktivitas kebugaran lainnya. Jadi beda lagi. Tingkat risikonya menengah rendah, sehingga izinnya terbit otomatis dari sistem tanpa memerlukan klarifikasi lapangan,” ujar Ulvia Zulvia saat rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Kota Surabaya.
Ulvia Zulvia menambahkan Gion Spa telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung. Sementara kewajiban Sertifikat Laik Fungsi bergantung pada luas dan spesifikasi bangunan yang digunakan.
Menurutnya, penggunaan KBLI tersebut membuat banyak pelaku usaha spa diduga memilih izin panti pijat atau aktivitas kebugaran untuk menghindari proses perizinan spa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Surabaya, Farah Andita Ramdhani, mengatakan usaha dengan risiko rendah dan menengah rendah memang menjadi kewenangan pemerintah kota.
Namun, ia mengakui jumlah personel pengawas tidak sebanding dengan banyaknya usaha panti pijat yang terdaftar melalui OSS.
“Kalau dilihat dari 60 KBLI usaha pijat, sudah berapa ribu panti pijat di Surabaya. Kami melakukan pengawasan reguler secara berkala setiap minggu, tetapi jujur tidak bisa menjangkau seluruhnya dalam satu waktu secara bersamaan,” kata Farah Andita Ramdhani.
Menanggapi pelanggaran yang dilakukan Gion Spa and Pub, Farah Andita Ramdhani menegaskan pihaknya akan melakukan pengecekan ulang dan menerapkan sanksi secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.
“Nanti juga dicek pasti. Sanksi peringatan 1, 2, dan 3 pasti akan berjalan sesuai SOP,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot Surabaya mengandalkan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan usaha yang berpotensi melanggar aturan.
“Dibutuhkan juga partisipasi masyarakat. Kalau dicurigai ada pelanggaran, bisa langsung dilaporkan. Kita punya pengawasan residential,” pungkas Farah Andita Ramdhani.
Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Lampung mengungkap dugaan eksploitasi seksual terhadap dua anak di bawah umur asal Lampung berinisial R (14) dan AA (15) pada 9 Mei 2026.
Polisi telah menetapkan SA (17) sebagai tersangka perekrut dan pengembangan kasus masih berlangsung. (alf)
Sumber:
Source: jawawa.id (https://jawawa.id/newsitem/massage-parlours-proliferate-via-oss-surabaya-city-government-struggles-with-field-supervision-1780984209)
Originally published by memorandum.disway.id (https://memorandum.disway.id/surabaya/read/161043/panti-pijat-menjamur-lewat-oss-pemkot-surabaya-kewalahan-awasi-lapangan)