Lindungi UMKM, Pemprov Bali Blokir Akses OSS 18 Sektor Usaha bagi PMA
RINGTIMES, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengambil langkah tegas untuk melindungi keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Akses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) bagi Penanam Modal Asing (PMA) di 18 sektor usaha menengah ke bawah resmi diblokir.
Langkah ini diambil setelah tim evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov Bali mengendus adanya indikasi ‘akal-akalan’ dari sejumlah investor asing. Mereka kedapatan memanfaatkan celah sistem perizinan berbasis risiko pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
“Tim evaluasi menemukan indikasi penyalahgunaan sistem OSS oleh PMA untuk memasuki sektor usaha yang berkaitan erat dengan UMKM,” tegas Gubernur Bali Wayan Koster dalam keterangan pers di Denpasar, Kamis (23/7/2026).
Akibatnya, terjadi persaingan usaha yang tidak sehat di lapangan. UMKM lokal yang seharusnya dilindungi justru terdesak oleh kehadiran pemodal asing di sektor-sektor yang mestinya bisa dikerjasamakan dengan koperasi dan warga lokal Bali.
Daftar 18 Sektor Usaha yang Ditutup untuk PMA
Usai mengantongi restu dari Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Pemprov Bali langsung memutus akses OSS untuk belasan KBLI yang bersinggungan langsung dengan ‘dapur’ UMKM. Berikut rinciannya:
Akomodasi & Properti: Hotel Bintang dan Melati (luas bangunan < 6.000 m²), Penyediaan Akomodasi Lainnya, serta Real Estate (milik sendiri/disewa).
Perdagangan Eceran: Pakaian, Tekstil, Makanan Lainnya, hingga Perdagangan Keliling Komoditi Makanan Hasil Pertanian.
Penyewaan Transportasi: Penyewaan Mobil, Bus, Truk, hingga Penyewaan Motor Tanpa Hak Opsi.
Kuliner: Rumah Minum/Kafe dan Rumah/Kedai Obat Tradisional.
Jasa & Olahraga: Fasilitas Stadion, Pusat Kebugaran (Fitness Center), Promotor Olahraga, Penjahitan/Pembuatan Pakaian Pesanan, hingga Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Industri.
Penutupan akses OSS ini sejatinya telah berlaku efektif di seluruh wilayah Bali sejak minggu ketiga Mei 2026. Artinya, PMA tak bisa lagi mengakali sistem untuk mengajukan izin baru di 18 sektor tersebut sampai ada regulasi lebih lanjut.
Source: jawawa.id (https://jawawa.id/newsitem/lindungi-umkm-pemprov-bali-blokir-akses-oss-18-sektor-usaha-bagi-pma-1784785813)
Originally published by ringtimes.id (https://www.ringtimes.id/berita/742885013/lindungi-umkm-pemprov-bali-blokir-akses-oss-18-sektor-usaha-bagi-pma)