Legal Expert Highlights KBLI 2025 Challenges in OSS, Data Synchronisation Becomes New Hurdle for Companies
Pakar Hukum Soroti KBLI 2025 di OSS, Sinkronisasi Data Jadi Tantangan Baru Perusahaan
TABLOIDBINTANG.COM - Penerapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 melalui sistem Online Single Submission (OSS) mulai menjadi perhatian pelaku usaha.
Meski pemerintah telah menyiapkan mekanisme transisi agar perusahaan tidak perlu mengulang seluruh proses perizinan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam sinkronisasi data legalitas.
Pemerintah sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) terkait implementasi penyesuaian KBLI 2025.
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa izin lama tetap berlaku, perubahan kode yang tidak mengubah substansi usaha dapat dikonversi otomatis oleh sistem, serta penyesuaian OSS dan Administrasi Hukum Umum (AHU) diarahkan berjalan terintegrasi.
Namun, sejumlah persoalan muncul ketika proses migrasi dilakukan. Tantangannya bukan hanya mengganti kode usaha, tetapi memastikan seluruh dokumen perusahaan tetap memiliki rekam jejak yang sama.
Migrasi KBLI 2025 Harus Cermat
Managing Partner BP Lawyers Counselors at Law, Lita Paromita Siregar, SH., LL.M., M.Kn., mengatakan perusahaan perlu memahami bahwa penerapan KBLI 2025 tidak selalu berarti menambahkan kegiatan usaha baru.
“Persoalan utama transisi KBLI 2025 bukan terletak pada perubahan angka kode semata, tetapi pada kemampuan pelaku usaha memastikan seluruh dokumen dan sistem yang menjadi bagian dari rantai legalitas membaca klasifikasi usaha yang sama,” ujar Lita dalam keterangan resmi yang diterima tabloidbintang.com.
Menurut Lita, pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan dengan mencocokkan lima digit kode KBLI.
Perusahaan juga harus memastikan kesesuaian nama kegiatan usaha, uraian aktivitas, serta keterkaitannya dengan berbagai dokumen perizinan.
“Ketika nomenklatur berubah sementara nomor KBLI tetap, verifikasi tidak cukup dilakukan dengan mencocokkan lima digit kode. Perusahaan perlu melihat nama kegiatan usaha, uraian kegiatan, serta keterkaitannya dengan NIB, PB-UMKU, LKPM, dan data AHU,” jelasnya.
Ia mencontohkan, perusahaan yang sudah lama menjalankan satu kegiatan usaha dan telah memiliki NIB, PB-UMKU, serta rutin menyampaikan LKPM perlu berhati-hati dalam memilih proses migrasi.
Jika penyesuaian KBLI 2025 justru dilakukan melalui fitur penambahan kegiatan usaha baru, kata Lita, sistem dapat membuat rekam kegiatan baru tanpa membawa histori administrasi sebelumnya.
Nomor KBLI Sama Belum Tentu Berarti Sama
Tantangan lain muncul ketika nomor KBLI lama dan baru tetap sama, tetapi nomenklatur serta cakupan usaha berubah. Salah satu contoh adalah KBLI 58130 yang mengalami perubahan deskripsi antara KBLI 2020 dan KBLI 2025.
Kondisi tersebut membuat perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan angka kode untuk memastikan apakah data usaha telah sesuai dengan klasifikasi terbaru.
“Perusahaan jangan merasa sudah patuh hanya karena sistem OSS menampilkan hasil konversi. Yang lebih penting adalah memastikan kegiatan usaha yang tercatat memang sesuai dengan aktivitas aktual dan konsisten antara OSS, AHU, NIB, serta dokumen perizinan lainnya,” tutur Lita.
Meski demikian, transisi KBLI 2025 tetap membawa tujuan positif karena pemerintah tidak ingin pelaku usaha terbebani dengan pengurusan izin dari awal.
“KBLI 2025 tidak hanya berkutat pada persoalan migrasi kode, tetapi persoalan konsistensi identitas usaha di seluruh ekosistem perizinan. Selama regulasi dan sistem belum sepenuhnya seirama, pemeriksaan manual dan dokumentasi atas hasil migrasi tetap menjadi langkah penting bagi perusahaan,” jelas Lita.
Dengan adanya perubahan ini, perusahaan disarankan tidak hanya memastikan kode usaha telah berubah, tetapi juga memastikan seluruh rantai legalitas bisnis telah selaras dengan klasifikasi terbaru.
Source: jawawa.id (https://jawawa.id/newsitem/legal-expert-highlights-kbli-2025-challenges-in-oss-data-synchronisation-becomes-new-hurdle-for-companies-1788108822)
Originally published by tabloidbintang.com (https://www.tabloidbintang.com/berita/218115-pakar-hukum-soroti-kbli-2025-di-oss-sinkronisasi-data-jadi-tantangan-baru-perusahaan)