Indonesian Political, Business & Finance News

Layanan TKA Terintegrasi di OSS, Pemerintah Percepat Perizinan Investasi

| | Source: batamtoday.com | Investment
Layanan TKA Terintegrasi di OSS, Pemerintah Percepat Perizinan Investasi
Image: batamtoday.com

Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Cari berita

Cari artikel terbit. Mulai mengetik minimal dua karakter.

Layanan TKA Terintegrasi di OSS, Pemerintah Percepat Perizinan Investasi

Sabtu, 12 September 2026 11:28 WIBBATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah mengintegrasikan pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) lintas kementerian dan lembaga melalui Online Single Submission (OSS) sebagai layanan satu pintu. Integrasi ini ditujukan untuk menyederhanakan proses perizinan sekaligus memastikan penggunaan TKA sesuai kebutuhan kompetensi tertentu di Indonesia.

Integrasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang integrasi sistem pelayanan TKA lintas kementerian dan lembaga berbasis layanan satu pintu melalui OSS di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha. “Integrasi pelayanan TKA ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi dunia usaha. Prosesnya harus lebih sederhana, cepat, dan pasti. Jangan sampai integrasi justru menambah tahapan, tetapi memberikan pelayanan yang lebih baik,” ujar Yassierli.

Melalui skema tersebut, pelayanan perizinan TKA dapat diakses secara single entry melalui OSS di bawah Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Sistem itu menghubungkan SIAPKerja milik Kementerian Ketenagakerjaan dengan sistem All Indonesia pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

TKA Didorong Dukung Alih Keahlian

Yassierli menjelaskan, keberadaan TKA dalam ekosistem investasi memiliki fungsi strategis, terutama untuk memenuhi kebutuhan kompetensi tertentu yang belum sepenuhnya tersedia di dalam negeri.

Penggunaan TKA diharapkan dapat mendukung proses alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja Indonesia. Dengan demikian, keberadaan tenaga kerja asing tidak hanya mendukung kebutuhan investasi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi pekerja lokal dan penyerapan tenaga kerja nasional.

Yassierli mengapresiasi kolaborasi Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam membangun sistem pelayanan terintegrasi tersebut.

Menurutnya, sinergi lintas kementerian menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan mampu merespons kebutuhan dunia usaha. “Pelayanan publik yang baik membutuhkan kolaborasi. Integrasi ini menunjukkan bahwa kementerian tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama menghadirkan layanan pemerintah yang lebih sederhana dan terintegrasi,” katanya.

Tiga Kementerian Perkuat Kepastian Investasi

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P Roeslani, mengatakan kolaborasi tiga kementerian tersebut merupakan bentuk konkret pelaksanaan arahan Presiden untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan antarinstansi.

Menurut Rosan, integrasi pelayanan harus dilakukan secara cepat dan efektif dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi harus berjalan cepat, efektif, dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rosan.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan kerja sama antarketiga kementerian sebenarnya telah berlangsung dalam pelayanan TKA dan investor asing. Penandatanganan SKB menjadi bentuk formalisasi atas koordinasi yang selama ini telah dilakukan.

“Ini adalah formalisasi dari apa yang selama ini sudah kita kerjakan. Kerja sama kami selama ini sudah cukup baik, hari ini kita formalkan dalam bentuk penandatanganan kerja sama,” kata Agus.

Agus menegaskan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung penuh integrasi sistem pelayanan tersebut. Penyatuan data dinilai penting untuk menciptakan kepastian proses bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia.

“Upaya ini dilakukan untuk bisa menyatukan satu data sehingga kita semua punya kepastian di mana semua proses dapat berjalan dan terutama para investor yang membutuhkan kepastian investasi di Indonesia,” pungkasnya.

Integrasi layanan TKA melalui OSS diharapkan menjadi bagian dari reformasi pelayanan investasi yang lebih sederhana, terkoordinasi, dan transparan. Pemerintah juga menargetkan sistem tersebut dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus menjaga agar pemanfaatan TKA tetap sesuai kebutuhan kompetensi dan kepentingan tenaga kerja nasional.

Berita Lainnya

Kemenperin Perkuat Zona Industri, Pastikan Kepastian Hukum dan Investasi

Sabtu, 12 September 2026 11:08 WIBKemenperin mempercepat penataan zona industri di Indonesia untuk memperkuat kepastian hukum, tata kelola, dan daya tarik investasi. Pemerintah mendorong kawasan yang belum resmi memenuhi legalitas, termasuk IUKI, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola kawasan.

XLSMART Perkuat Konektivitas Global Indonesia Melalui CANDLE Cable System

Jumat, 11 September 2026 20:08 WIBPT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) memperkuat infrastruktur digital Indonesia melalui pembangunan CANDLE Cable System, sistem komunikasi kabel laut (SKKL) sepanjang sekitar 8.000 kilometer –yang akan menghubungkan Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Taiwan, hingga Jepang.

BRK Syariah Telah Salurkan 11.000 Rumah Subsidi di Riau dan Kepulauan Riau

Jumat, 11 September 2026 18:29 WIBPT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) telah menyalurkan sekitar 11.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat di Riau dan Kepulauan Riau. Capaian tersebut memperkuat peran BRK Syariah dalam membuka akses kepemilikan rumah, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta ASN dan PPPK.

Berita Terkini

MagangHub Batch 2 Angkatan II Masuk S

More from 12 September 2026 →

Cite this article
Source: jawawa.id (https://jawawa.id/newsitem/layanan-tka-terintegrasi-di-oss-pemerintah-percepat-perizinan-investasi-1789195840)
Originally published by batamtoday.com (https://batamtoday.com/news/layanan-tka-terintegrasi-di-oss-pemerintah-percepat-perizinan-investasi)
Print