Indonesian Political, Business & Finance News

Kementerian ESDM dan Pemda Bagi Wewenang Izin Tambang serta Sawit

| | Source: kabarnusantara.id | Regulation
Kementerian ESDM dan Pemda Bagi Wewenang Izin Tambang serta Sawit
Image: kabarnusantara.id

Kementerian ESDM dan Pemda Bagi Wewenang Izin Tambang serta Sawit

Sistem Online Single Submission (OSS) kini menjadi payung besar bagi perizinan berusaha di Indonesia. Meski demikian, setiap sektor bisnis tetap memiliki karakteristik tata cara dan prosedur yang berbeda.

Dua sektor komoditas bernilai ekonomi tinggi yang sering dibandingkan adalah pertambangan mineral dan batubara (minerba) dengan perkebunan kelapa sawit. Dikutip dari Detik Finance, kedua sektor ini memiliki regulasi, syarat, serta jalur birokrasi yang sangat kontras.

Sektor pertambangan minerba berpijak pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba baru serta PP No. 25 Tahun 2023. Aturan ini didukung oleh regulasi turunan Kementerian ESDM dan Perpres 55/2022 terkait pendelegasian izin tambang.

Otoritas pemberian izin tambang sebagian besar dipegang oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM atau pemerintah daerah yang mendapat delegasi. Seluruh prosesnya kemudian terintegrasi ke dalam sistem OSS.

Sementara itu, komoditas kelapa sawit tunduk pada regulasi perkebunan dan kehutanan. Aturan terkait batasan luas lahan, izin kawasan hutan, dan kewajiban AMDAL tertuang dalam UU Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian, serta UU Kehutanan.

Pelaku usaha sawit wajib mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), IUP-B (Budidaya), IUP-P (Pengolahan), serta izin kehutanan seperti IPPK atau IPK. Dokumen-dokumen ini sekarang telah diintegrasikan menuju OSS sektor perkebunan.

Jenis Izin Utama yang Wajib Dipenuhi

Pelaku usaha di sektor pertambangan harus melewati beberapa tahapan legalitas operasional secara berjenjang. Tahapan tersebut meliputi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar konsesi, dilanjutkan dengan IUP Eksplorasi untuk penelitian geologi.

Setelah fase riset selesai, pengusaha wajib mengurus IUP Operasi Produksi guna memulai aktivitas penambangan komoditas. Bagi skala kecil, pemerintah menyediakan jalur Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Pada sektor kelapa sawit, penggolongan izin didasarkan pada skala luas lahan dan kapasitas pabrik. Perkebunan rakyat dengan luas di bawah 25 hektare hanya diwajibkan melakukan pendaftaran usaha.

Sebaliknya, perkebunan dengan luas mencapai atau lebih dari 25 hektare wajib memiliki IUP-B. Untuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berkapasitas minimal 5 ton TBS per jam, diperlukan IUP-P, sedangkan usaha terpadu membutuhkan IUP utuh.

Perbandingan Prosedur dan Syarat Teknis

Prosedur di sektor tambang bermula dari penetapan WIUP menuju IUP Eksplorasi yang mensyaratkan dokumen teknis, AMDAL/UKL-UPL, serta jaminan reklamasi. IUP Operasi Produksi baru bisa diajukan setelah evaluasi teknis, lingkungan, fiskal, dan verifikasi cadangan selesai.

Proses kelapa sawit diawali dengan penentuan kesesuaian lahan, termasuk pengurusan izin kehutanan jika area bersinggungan dengan kawasan hutan. Pemohon kemudian mengajukan IUP-B atau IUP-P kepada gubernur atau bupati.

Aspek teknis geologis seperti studi kelayakan, desain tambang, dan rekening pasca-tambang menjadi syarat mutlak industri ekstraktif. AMDAL diterapkan sangat ketat karena aktivitas pertambangan berdampak langsung pada perubahan bentang alam.

Bagi kelapa sawit, fokus persyaratan terletak pada pola pengembangan masyarakat dan pembatasan luas area. Regulasi membatasi luas lahan maksimal 20.000 hektare per perusahaan di satu provinsi, dengan pengecualian wilayah Papua, dan total 100.000 hektare di seluruh Indonesia.

Kewenangan Birokrasi dan Dampak Hukum

Kementerian ESDM memegang kendali utama sektor tambang dengan koordinasi bersama pemerintah daerah melalui proses yang panjang. Di sisi lain, wewenang izin kelapa sawit berada di tangan gubernur atau bupati dengan pengawasan sektoral oleh Kementerian Pertanian.

Perbedaan ini menegaskan bahwa industri pertambangan sangat bergantung pada kepastian hukum lewat regulasi teknis serta fiskal yang terstruktur. Sektor kelapa sawit lebih bertumpu pada kejelasan tata ruang, batas lahan, izin kehutanan, serta konsistensi kebijakan agraria.

What’s Your Reaction?

0Like

0Dislike

0Funny

0Angry

0Sad

0Wow

More from 3 June 2026 →

Cite this article
Source: jawawa.id (https://jawawa.id/newsitem/kementerian-esdm-dan-pemda-bagi-wewenang-izin-tambang-serta-sawit-1780836010)
Originally published by kabarnusantara.id (https://www.kabarnusantara.id/wewenang-izin-tambang-sawit-esdm-pemda)
Print