J.P. Morgan: Target Defisit APBN Turun, Bisa Dongkrak Pasar Saham dan Rupiah
J.P. Morgan: Target Defisit APBN Turun, Bisa Dongkrak Pasar Saham dan Rupiah
JAKARTA, investor.id – J.P. Morgan Indonesia menilai target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebesar 2,40% menunjukkan pemerintah tetap mengedepankan kehati-hatian fiskal. Sikap tersebut dinilai dapat membantu meredam gejolak di pasar saham Indonesia dan nilai tukar rupiah.
Chief Executive Officer, J.P. Morgan Indonesia, Gioshia Ralie, bahwa mengatakan RAPBN 2027 mencerminkan keseimbangan antara dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan upaya mempertahankan disiplin fiskal.
“Di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung, ketahanan perekonomian Indonesia, likuiditas domestik kuat, serta berbagai upaya reformasi yang terus berjalan tetap menjadi fondasi bagi potensi pertumbuhan jangka panjang,” ungkap Ralie dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan defisit fiskal secara agresif.
Berdasarkan asumsi RAPBN 2027, pemerintah menetapkan target defisit fiskal sebesar 2,4%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan outlook defisit 2026 sebesar 2,85%.
J.P. Morgan menilai penurunan target defisit tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tetap menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal. Pendekatan yang lebih konservatif tersebut diperkirakan dapat membantu meredakan volatilitas pasar dalam jangka pendek.
“Secara umum, sikap fiskal yang lebih konservatif dinilai dapat membantu menurunkan gejolak pasar saham Indonesia dan nilai tukar rupiah,” urai Ralie.
Lebih lanjut, pemerintah memproyeksikan penerimaan negara tumbuh 6,8% pada 2027, dengan asumsi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nominal sekitar 8,5%.
Meski demikian, J.P. Morgan melihat sejumlah tantangan terhadap prospek fiskal Indonesia dalam jangka menengah. Risiko tersebut antara lain penurunan rasio penerimaan negara terhadap PDB dan meningkatnya beban pembayaran bunga.
Di sisi belanja, J.P. Morgan menilai pertumbuhan pengeluaran pemerintah memang melambat. Namun, belanja untuk sejumlah prioritas utama, di luar pembayaran bunga dan subsidi, diperkirakan tetap meningkat tipis.
Kondisi tersebut menunjukkan pemerintah masih melanjutkan dukungan terhadap berbagai langkah dan program yang telah direncanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
J.P. Morgan menilai penurunan belanja subsidi berpotensi memperkuat posisi fiskal Indonesia. Namun, kenaikan harga energi dapat membuat pemerintah harus mengurangi subsidi secara lebih bertahap dibandingkan rencana awal.
Lebih lanjut, J.P. Morgan menilai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan sangat bergantung pada efektivitas belanja pemerintah. Kemampuan pemerintah menarik investasi swasta dalam jumlah lebih besar juga menjadi faktor penting.
Investasi tersebut dapat didorong melalui penanaman modal asing atau foreign direct investment (FDI), deregulasi, serta investasi pelengkap di luar anggaran negara.