Integrated RDTRs with OSS reach 576 as ATR/BPN exceeds LP2B proposal target in two years
Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat kemajuan dalam penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan perlindungan lahan pertanian selama dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Hingga pertengahan Oktober 2026, jumlah RDTR yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) meningkat menjadi 576, sementara usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa jumlah RDTR yang telah diterbitkan meningkat dari 543 menjadi 691 dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, RDTR yang terintegrasi dengan OSS bertambah dari 268 menjadi 576. Peningkatan tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam memperluas ketersediaan dokumen tata ruang sekaligus memperkuat integrasinya dengan sistem perizinan berusaha.
Integrasi RDTR dengan OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh informasi mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang. Ketersediaan informasi tata ruang yang terintegrasi membantu memberikan kejelasan dalam perencanaan kegiatan usaha, investasi, dan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat mendukung proses perizinan yang lebih efektif serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya.
Suyus Windayana menjelaskan, sepanjang Januari hingga Desember 2025, terdapat penambahan 67 RDTR yang diterbitkan. Pada tahun 2026 hingga pertengahan Oktober, jumlahnya kembali bertambah sebanyak 17 RDTR. Adapun integrasi RDTR dengan OSS mengalami penambahan sebanyak 231 RDTR sepanjang 2025 dan 25 RDTR pada periode Januari hingga pertengahan Oktober 2026. Data tersebut menjadi bagian dari evaluasi pengembangan tata ruang yang terus dilakukan Kementerian ATR/BPN.
Di samping mendukung kemudahan berusaha, Kementerian ATR/BPN juga memperkuat kebijakan tata ruang untuk melindungi lahan pertanian. RPJMN 2025–2029 menetapkan sasaran minimal 87 persen dari Lahan Baku Sawah (LBS) ditetapkan sebagai LP2B paling lambat pada 2029. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberadaan lahan pertanian agar tetap dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta mendukung keberlanjutan produksi pangan nasional.
Hingga 16 Oktober 2026, usulan penetapan LP2B telah mencapai 87,93 persen dari total LBS, dengan luas sekitar 6,45 juta hektare. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN dan berhasil dicapai pada 2026. Menurut Suyus Windayana, pencapaian ini menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan lahan pertanian sekaligus mendukung agenda swasembada pangan nasional.
Melalui peningkatan RDTR terintegrasi OSS dan pencapaian target usulan LP2B, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penataan ruang yang mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan kepastian pemanfaatan ruang, mendukung iklim investasi, serta menjaga ketersediaan lahan produktif untuk keberlanjutan pangan Indonesia.
Source: jawawa.id (https://jawawa.id/newsitem/integrated-rdtrs-with-oss-reach-576-as-atr-bpn-exceeds-lp2b-proposal-target-in-two-years-1793249418)
Originally published by kontrasaceh.net (https://www.kontrasaceh.net/2026/10/29/rdtr-terintegrasi-oss-capai-576-atr-bpn-lampaui-target-usulan-lp2b-dalam-dua-tahun-kabinet-merah-putih/)