Ini Risiko PT DSI Jadi Eksportir Tunggal - Investor Daily

Ini Risiko PT DSI Jadi Eksportir Tunggal

JAKARTA,investor.id -Rencana pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai eksportir tunggal sumber daya alam (SDA) dinilai perlu diarahkan secara hati-hati. Hal ini karena risiko kegagalan operasional akan sangat besar.

Ekonom Senior Universitas Paramadina sekaligus Praktisi Kebijakan Publik Wijayanto Samirin menerangkan, tujuan pemerintah untuk menutup kebocoran devisa hasil ekspor SDA merupakan langkah yang patut didukung. Hanya saja, persoalan utamanya bukan pada struktur perdagangan ekspor, melainkan pada lemahnya pengawasan, baik dari sisi sistem maupun integritas sumber daya manusia yang menjalankannya.

Dia menerangkan, apabila PT DSI diberi mandat sebagai eksportir tunggal seluruh komoditas SDA, maka risiko kegagalan operasional akan sangat besar. “Selain merusak iklim usaha, kompleksitas transaksi ekspor komoditas Indonesia sangat besar dan melibatkan ribuan pembeli serta berbagai mekanisme perdagangan internasional,” kata Wijayanto dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dari sisi ekonomi, dia memperingatkan bahwa kebijakan eksportir tunggal berpotensi menimbulkan ketidakpastian, yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha. “Importir global memiliki banyak pilihan pemasok. Jika proses ekspor Indonesia menjadi lebih rumit atau tidak memberikan kepastian, mereka akan beralih ke negara lain. Dampaknya bisa berupa penurunan investasi, penurunan volume ekspor, dan berkurangnya daya saing Indonesia,” ujar Wijayanto.

Menurutnya, dampak tersebut juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani sawit rakyat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,5–2,7 juta keluarga. Wijayanto menerangkan, dalam tahap awal harga berpotensi turun. Jika kondisi itu berlanjut, pada tahap berikutnya volume perdagangan juga dapat menurun.

“Pada akhirnya, petani menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampaknya,” kata dia.

Wijayanto menerangkan, hingga saat ini belum ada negara yang menerapkan model eksportir tunggal untuk berbagai komoditas SDA, seperti yang akan dijalankan Indonesia. “Kalau DSI muncul sebagai eksportir tunggal berbagai komoditas SDA, maka itu akan menjadi yang pertama di dunia. Tidak ada contoh negara lain yang menjalankan model seperti itu,” ujar dia.

Wijayanto juga meluruskan sejumlah perbandingan yang kerap digunakan dalam diskursus publik. Menurutnya, di Arab Saudi, perusahaan minyak nasional Saudi Aramco bukanlah eksportir tunggal yang membeli produk dari berbagai perusahaan untuk kemudian diekspor kembali. “Aramco menguasai hampir seluruh produksi minyak dan turunannya di Arab Saudi. Jadi Aramco mengekspor produknya sendiri, bukan bertindak sebagai badan ekspor tunggal,” jelas Wijayanto.

Hal serupa terjadi di China. Dia mengatakan, sektor mineral strategis dan logam tanah jarang memang didominasi perusahaan milik negara, namun masing-masing perusahaan melakukan kegiatan ekspor secara langsung. “Di China, sejumlah BUMN menguasai sektor tambang dan mineral tertentu, tetapi ekspor dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan. Tidak ada badan ekspor tunggal yang mengendalikan seluruh transaksi ekspor,” kata Wijayanto.

Jadi Pengawas

Karena itu, ia merekomendasikan agar Presiden mengarahkan PT DSI menjadi lembaga pengawas dan monitoring ekspor SDA yang memanfaatkan teknologi serta pengawasan lapangan yang kuat.

“Model yang lebih realistis adalah menjadikan DSI sebagai lembaga pengawas transaksi ekspor SDA. Dalam operasionalnya dapat dibantu oleh Surveyor Indonesia dan Sucofindo untuk melakukan verifikasi fisik di lapangan. Jika diperlukan, pemerintah juga dapat menggandeng lembaga inspeksi internasional seperti SGS dari Swiss,” ujar Wijayanto.

Dia menerangkan, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh manfaat berupa peningkatan transparansi, pengawasan devisa hasil ekspor, serta pencegahan praktik underinvoicing dan transfer pricing tanpa harus mengganggu mekanisme pasar

“Ekosistem bisnis yang sudah ada sebaiknya dipertahankan. Yang perlu diperkuat adalah sistem pengawasan dan tata kelolanya. Dengan cara itu, tujuan meningkatkan penerimaan negara dapat dicapai tanpa mengorbankan iklim investasi dan daya saing ekspor Indonesia,” terang Wijayanto.

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

FollowBaca Berita Lainnya di Google News

Read Now