Industry Minister confident that export governance will boost state revenue
Kalau tidak ada lagi under-invoicing, terus tidak ada lagi under-counting, dan yang sebagainya itu pasti pemasukan bagi negara, income bagi negara itu akan apa adanya
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini kebijakan tata kelola ekspor melalui BUMN yang ditunjuk, mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus menekan berbagai praktik kecurangan yang selama ini merugikan perekonomian nasional.
Menperin ditemui di Jakarta, Rabu, menyampaikan kebijakan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 itu pada prinsipnya pemerintah sudah menyadari kebocoran yang terjadi dalam sistem perdagangan selama puluhan tahun terakhir.
Menurutnya, Presiden telah mempelajari persoalan tersebut secara mendalam dan mengambil langkah yang tepat melalui pembentukan badan ekspor untuk memperbaiki tata kelola perdagangan sumber daya alam strategis.
Ia menjelaskan praktik-praktik seperti under-invoicing, under-counting, hingga transfer pricing menjadi faktor yang selama ini menyebabkan kerugian bagi perekonomian.
Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pembenahan dan pengawasan agar aktivitas ekspor dapat tercatat lebih akurat dan transparan.
Menperin Agus menilai, apabila praktik-praktik tersebut dapat ditekan, maka penerimaan negara dipastikan akan meningkat.
“Seharusnya seperti itu,” katanya.
“Kalau tidak ada lagi under-invoicing, terus tidak ada lagi under-counting, dan yang sebagainya itu pasti pemasukan bagi negara, income bagi negara itu akan apa adanya,” ujarnya lagi.
Dari perspektif industri, Menperin Agus menilai kebijakan tersebut juga akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, terutama industri hilir.
Ia mencontohkan pencatatan ekspor batu bara maupun crude palm oil (CPO) yang lebih akurat akan membantu pelaku industri downstream dalam menyusun rencana kerja secara lebih presisi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu, mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).
BUMN yang ditunjuk yakni Danantara Sumber Daya Indonesia menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).