Indonesian Political, Business & Finance News

Indonesia’s Nuclear Power Plant Plans Still Await Presidential Regulation

| | Source: listrikindonesia.com | Energy
Indonesia’s Nuclear Power Plant Plans Still Await Presidential Regulation
Image: listrikindonesia.com

Listrik Indonesia | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan pelaksanaan proyek dalam RUPTL PLN 2025–2034. Rencana pembangunan PLTN tersebut mencakup dua unit dengan kapasitas total 500 megawatt (MW), masing-masing 250 MW di Bangka dan Kalimantan.

Ketua Umum Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia (MEBNI), Arnold Soetrisnanto, mengungkapkan bahwa penerbitan Perpres menjadi tahapan penting untuk memulai pembangunan PLTN di Indonesia. Hal tersebut ia ungkapkan kepada jurnalis Majalah Listrik Indonesia beberapa waktu lalu, dikutip pada Kamis (22/10/2026).

Arnold menjelaskan, apabila Perpres terbit pada akhir 2026, tahap persiapan pembangunan PLTN membutuhkan waktu minimal dua tahun. Selanjutnya, proses pembangunan hingga PLTN dapat beroperasi diperkirakan memerlukan sedikitnya delapan tahun.

“Untuk PLTN yang pertama, dan akan lebih cepat untuk unit PLTN selanjutnya. Di Korsel, PLTN bisa dibangun dalam waktu lima tahun,” ungkapnya.

Berdasarkan perkiraan tersebut, PLTN pertama di Indonesia berpotensi mulai beroperasi pada 2037 apabila Perpres diterbitkan pada 2026 dan tahapan proyek berjalan sesuai perkiraan.

“Jadi kalau Perpres itu dikeluarkan tahun 2026, berarti start-nya kan 2027 ya. 2027 tambah 10 tahun, jadi 2037, tahun 2037 PLTN bisa beroperasi,” tambahnya.

Arnold menilai penerbitan Perpres menjadi salah satu hambatan utama atau bottleneck dalam pembangunan PLTN di Indonesia. Kepastian regulasi diperlukan agar tahapan persiapan dan pengembangan proyek dapat dilanjutkan.

Koordinasi Regulasi dan Perizinan PLTN

Setelah Perpres diterbitkan, pembangunan PLTN masih memerlukan penyelesaian sejumlah aspek regulasi dan perizinan. Arnold menyebut ketentuan ketenagakerjaan, kompetensi, dan sertifikasi sebagai beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung pelaksanaan proyek.

“Setelah itu, regulasi selanjutnya yang harus segera dibereskan adalah mengenai undang-undang tenaga kerja yang mengatur kompetensi, pekerjaan sertifikasi, dan lain-lain,” katanya.

Dari sisi investasi, proses pengajuan pembangunan PLTN dilakukan melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan sistem Online Single Submission (OSS). Sistem tersebut menghubungkan proses perizinan dengan instansi terkait sesuai kewenangannya.

“Selain itu, kalau mau investasi di PLTN lewatnya Kementerian Investasi. Jadi investasi itu kan masuk dalam undang-undang tenaga kerja tadi kan. Nah, kita memenuhi undang-undang itu,” ungkapnya.

Arnold menjelaskan bahwa regulasi investasi telah tersedia, termasuk ketentuan pemerintah yang mengatur kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko. Menurutnya, PLTN termasuk dalam kategori kegiatan usaha dengan tingkat risiko paling tinggi atau kelas 4.

Dalam proses perizinan pembangunan PLTN, BKPM menangani izin usaha, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) menangani izin ketenagalistrikan, sedangkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menangani perizinan nuklir. Adapun aspek lingkungan ditangani oleh instansi yang berwenang, dengan proses perizinan terhubung melalui OSS.

“Investor PLTN harus memulai proses melalui Kementerian Investasi/BKPM, kemudian masuk ke sistem OSS yang menghubungkan perizinan dengan instansi terkait. Izin usaha ditangani BKPM, izin ketenagalistrikan oleh DJK, izin nuklir oleh Bapeten, serta aspek lingkungan oleh instansi yang berwenang, dengan seluruh proses terhubung melalui OSS,” jelasnya.

Menurut Arnold, koordinasi antarinstansi masih perlu diperdalam untuk memastikan seluruh tahapan perizinan pembangunan PLTN dapat berjalan dengan baik. Ia menilai hal tersebut penting karena pengembangan PLTN merupakan proyek baru bagi Indonesia yang membutuhkan kesiapan regulasi serta koordinasi lintas lembaga.

More from 22 October 2026 →

Cite this article
Source: jawawa.id (https://jawawa.id/newsitem/indonesias-nuclear-power-plant-plans-still-await-presidential-regulation-1792648211)
Originally published by listrikindonesia.com (https://listrikindonesia.com/detail/21538/pembangunan-pltn-di-indonesia-masih-terganjal-perpres)
Print