Digital Media Activation to Help MSMEs Move Up the Value Chain

RADAR TULUNGAGUNG - Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kedua peraturan tersebut menjadi rujukan para pelaku UMKM dalam beraktivasi bisnis di media digital.

Pada saat ini sekitar 40% UMKM telah melakukan aktivasi bisnis melalui berbagai media digital dan lebih dari 40 juta UMKM telah aktif menggunakan media pembayaran digital seperti QRIS.

Kondisi ini mencerminkan kondisi dan potensi aktivasi digitalisasi bisnis UMKM untuk pasar domestik cenderung progresif.

Akan tetapi, ada dua aspek yang masih menjadi tantangan aktivitasi bisnis digital UMKM terdiri atas penguatan rantai pasok berbasis sumberdaya dalam negeri (mengurangi ketergantungan impor) dan peningkatan skala ekonomi (Naik Kelas).

Selain itu, dari sisi fasilitasi dan program pemerintah, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan media fasilitas digital bisnis seperti SAPA UMKM.

Pada saat ini, para pelaku UMKM dapat mengaktivitasi dan memanfaatkan digitalisasi bisnis melalu beberapa kategori.

Pertama, proses digitalisasi legalitas usaha dapat dilakukan melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) di laman https://oss.go.id/id atau https://ui-login.oss.go.id/register. Kedua, proses digitalisasi platform/e-commerce dapat dipilih sendiri oleh pelaku usaha.

Ketiga, mereka dapat mengaktivitasi usaha melalui platform SAPA UMKM di laman https://sapa.umkm.go.id/ atau mengunduh dan meng-install aplikasi SAPA UMKM. Keempat, proses digitalisasi pembayaran melalui QRIS.

Aktivasi SAPA UMKM dan QRIS tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha tetapi juga bagi perekonomian nasional yang tidak harus tergantung pada aplikasi/digitalisasi bisnis ciptaan negara maju.