Cegah Konflik Usaha, Pimpinan DPRD Minta Koordinasi OSS dan Peremajaan PTSP

Cegah Konflik Usaha, Pimpinan DPRD Minta Koordinasi OSS dan Peremajaan PTSP

️ Dipublikasikan pada 3 Juli 2026.

Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah pusat memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penerbitan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelibatan pemerintah daerah diperlukan agar pembukaan usaha baru tidak memicu persoalan di tengah masyarakat.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Basri Baco usai meninjau pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2026).

Permasalahan dengan OSS

Baco mengatakan, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kerap berlangsung tanpa sepengetahuan pemerintah daerah. Akibatnya masyarakat, lurah, camat, wali kota hingga pemerintah provinsi baru mengetahui keberadaan suatu usaha setelah bangunan berdiri dan mulai beroperasi.

“Selama ini banyak pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan OSS.

Tiba-tiba muncul tempat usaha di kawasan permukiman, sementara lurah, camat, wali kota hingga pemerintah provinsi tidak mengetahui prosesnya karena NIB diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat melalui sistem OSS,” kata Baco.

Mekanisme yang Perlu Diperbaiki

Menurut dia, mekanisme tersebut perlu diperbaiki tanpa menghambat iklim investasi. Pemerintah pusat tetap dapat menerbitkan NIB, namun proses selanjutnya harus melibatkan pemerintah daerah, terutama dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kegiatan usaha.

“Boleh saja pelaku usaha mengurus NIB melalui OSS. Tetapi untuk PBG usaha harus ada koordinasi dan persetujuan pemerintah daerah.

Dengan begitu bisa dipastikan lokasi usaha sesuai peruntukan tata ruang, tidak mengganggu lingkungan sekitar, dan potensi konflik dapat diminimalkan,” ujarnya.

Peremajaan PTSP

Selain menyoroti OSS, Baco juga menilai sejumlah fasilitas kantor PTSP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang sudah saatnya direvitalisasi, agar sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin modern.

Dapatkan Top 100 Weekly Brief Langsung ke Email Anda

Setiap Senin pagi: ranking terbaru brand & pemimpin Indonesia, tren industri, dan content angle yang bisa langsung dieksekusi.

Dia berujar, pembenahan tidak hanya menyangkut tampilan gedung, tetapi juga penataan alur pelayanan sehingga masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih cepat, nyaman, dan efisien.

“Fasilitas di PTSP DKI sudah waktunya dirombak dan disesuaikan dengan flow (alur) yang seharusnya terkait pelayanan, khususnya untuk lantai 1, 2 dan 3,” tuturnya.

Baco mengatakan, revitalisasi justru lebih mendesak dilakukan di kantor-kantor PTSP tingkat kelurahan yang sebagian besar telah beroperasi hampir 14 tahun.

Jangan Bayar Ratusan Juta untuk Web Mati

Miliki “Cash Machine” instan tanpa harus mengelola developer sendiri. Ekosistem lengkap siap pakai.

Daftar Sekarang — Gratis →Menurutnya, sejumlah fasilitas di beberapa kelurahan sudah mengalami penurunan kualitas sehingga perlu segera diperbaiki agar mampu mendukung pelayanan prima kepada masyarakat.

Salah satu yang menjadi sorotannya adalah PTSP Kelurahan Pegangsaan yang dinilai membutuhkan pembenahan fasilitas, termasuk ruang pelayanan dan sarana pendukung lainnya.

Dia juga menilai kondisi toilet tamu di sejumlah kantor PTSP Kelurahan belum mencerminkan standar pelayanan publik yang layak bagi kota metropolitan.

Warta Pilihan Redaksi:

BERNAS Growth Academy: Belajar Investasi & Web3 dari Nol”Di tambah lagi toilet nya yang tidak mendukung sebagai toilet tamu PTSP Kelurahan yang mau jadi kota global. Karena PTSP ini salah satu muka nya Pemda DKI Jakarta selain faktor-faktor lainnya,” imbuh dia.

Baco berharap peremajaan fasilitas dilakukan secara bertahap di seluruh kantor PTSP sehingga kualitas pelayanan publik terus meningkat.

Fasilitas yang representatif akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global yang mengedepankan pelayanan publik berkualitas.

Apakah Anda tertarik kuliah lagi?

Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.

FAQ: Ringkasan Cepat

Apa inti dari Cegah Konflik Usaha, Pimpinan DPRD Minta Koordinasi OSS dan Peremajaan PTSP?

Pimpinan DPRD DKI Jakarta minta koordinasi OSS dan peremajaan PTSP.

Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?

Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang up-to-date.

Tanya / Konsultasi Gratis via WhatsApp

Tim BERNAS siap bantu kebutuhan Anda.

Akselerasi Pertumbuhan Finansial

Dukung Ekosistem Literasi & Dapatkan B-Points Rewards

Sebarkan Insight Ini

Gunakan link personal Anda untuk mengundang analis lain dan dapatkan poin eksosistem secara otomatis.

Kutip Sebagai Sumber

Format sitasi siap pakai untuk laporan profesional, skripsi, atau publikasi media lainnya.

“Cegah Konflik Usaha, Pimpinan DPRD Minta Koordinasi OSS dan Peremajaan PTSP”

Program Career Accelerator UNMAHA

Akselerasi karir global Anda lewat program Teaching Factory. Kuliah S1/D3 dengan jaminan penempatan kerja.

Warta Terkait NASIONAL

Local Intelligence Node

Musim Kemarau, PDAM Sleman Petakan Kawasan Yang Berpotensi Alami Gangguan Pasokan Air

Jogja Coffee Week #6 Siap Guncang Dunia Kopi dengan Semangat “Inclusive Vibes”

Vrama Billiard di Jogja Terbakar, Api Diduga Berasal dari Korsleting Listrik

Astra Motor Yogyakarta Sukses Gelar “Astra Motor Menyapa Desa Wisata Krebet”

Biaya Pembatalan Pesanan Ojol Mulai Berlaku, JogjaKita Pilih Jalur Berbeda!

Civitas Akademika Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Gelar Pengabdian Masyarakat Terpadu di Kulon Progo

Ingin Terus Mengikuti Tren Finansial di NASIONAL?

Dapatkan akses eksklusif ke direktori berita bisnis dan ekonomi dari 500+ kota di seluruh nusantara.

Populer di daerah

Semantic Authority Linker

Musim Kemarau, PDAM Sleman Petakan Kawasan Yang Berpotensi Alami Gangguan Pasokan Air