Indonesian Political, Business & Finance News

BUMN Diprotes Because Policies Are Made Without Involving Local Governments

| | Source: listrikindonesia.com | Regulation
BUMN Diprotes Because Policies Are Made Without Involving Local Governments
Image: listrikindonesia.com

Listrik Indonesia | Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disoroti karena dinilai membuat aturan investasi sendiri tanpa melibatkan pemerintah daerah. DPR RI mengaitkan persoalan tersebut dengan penerapan Online Single Submission (OSS) dan meminta agar pemerintah daerah tetap memperoleh hak atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan investasi di wilayahnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengungkapkan bahwa praktik investasi yang tidak melibatkan pemerintah daerah menjadi salah satu persoalan yang perlu didalami dalam pengawasan kebijakan pertanahan dan tata ruang. Hal tersebut ia ungkapkan usai kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Bupati Bandung, Jawa Barat, dikutip pada Sabtu (26/09/2026).

OSS Dinilai Kurangi Keterlibatan Daerah

Dede menjelaskan persoalan tersebut bermula dari kebijakan Online Single Submission (OSS) yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, OSS diharapkan dapat memangkas birokrasi dalam proses investasi, tetapi dalam praktiknya membuat sejumlah keputusan investasi diambil langsung oleh pemerintah pusat.

“Awal mulanya itu dulu ada namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada harapan pemotongan birokrasi melalui OSS. Nah, OSS inilah yang kemudian melahirkan bahwa keputusan itu langsung diambil oleh pusat, daerah tidak terlalu dilibatkan,” ujar Dede.

Ia mencontohkan munculnya sejumlah kawasan zona pariwisata di Pengalengan, Ciwidey, dan Cikole. Dede menyebut kawasan tersebut berada di wilayah kabupaten, tetapi pemerintah daerah disebut tidak mengetahui keberadaannya sejak awal.

“Itulah yang kita lihat sekarang di Pengalengan, di Ciwidey, Cikole, dan lain-lain, berdirilah daerah zona pariwisata yang pemerintah daerah tidak tahu. Bahkan ketika kemudian ditanya apakah ada PAD dari situ, ternyata sangat kecil sekali,” katanya.

Komisi II Soroti PAD Daerah

Menurut Dede, keterlibatan pemerintah daerah penting karena kegiatan investasi dan pemanfaatan aset di suatu wilayah berkaitan dengan penerimaan daerah.

Ia mengatakan Komisi II DPR RI akan mengawal agar pemerintah daerah tetap mendapatkan PAD dari aset maupun kegiatan investasi yang berlangsung di wilayahnya.

“Kami harus mengawal agar daerah tetap mendapatkan Pendapatan Asli Daerah. Karena kita juga semua paham, dengan adanya pengurangan TKD, maka daerah harus memiliki inovasi. Nah, bagaimana mau berinovasi kalau aset-aset itu sudah bukan milik daerah lagi?” tegas Dede.

BUMN Akan Didalami Komisi II

Dede memastikan Komisi II DPR RI akan mendalami lebih lanjut praktik investasi BUMN yang tidak melibatkan pemerintah daerah.

Pendalaman tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi II terhadap kebijakan pertanahan dan tata ruang nasional.

More from 26 September 2026 →

Cite this article
Source: jawawa.id (https://jawawa.id/newsitem/bumn-diprotes-because-policies-are-made-without-involving-local-governments-1790423433)
Originally published by listrikindonesia.com (https://listrikindonesia.com/detail/21302/bikin-kebijakan-tanpa-melibatkan-pemda-bumn-diprotes)
Print