BOGOR (JP) : Drainase di kota Bogor tidak berfungsi

BOGOR (JP) : Drainase di kota Bogor tidak berfungsi
karena saluran-saluran air dipenuhi oleh lumpur dan
sampah, akibatnya beberapa jalan-jalan strategis dan
perumahan yang ada di daerah itu, setiap musim hujan
selalu tergenang air. Sementara Pemda kota Bogor
belum mampu melakukan pengerukan maupun pembangunan
saluran baru karena tidak punya dana.

Radjab Tampubolon dari LSM Lingkungan "Galur"
mengatakan, sistem drainase di kota Bogor ini tidak
nyambung akibatnya setiap kali musim hujan, sebagian
jalan-jalan strategis dan beberapa lokasi perumahan di
kota Bogor tergenang air, seperti Jl. Suryakencana,
sekitar Jl. Nyi Raja Permas (Stasiun Bogor) hingga Jl.
Dewi Sartika, perumahan Cimanggu, Budi Agung
drainasenya tidak nyambung.

Menurutnya, drainase ada dua macam yaitu drainase
pemukiman dan drainase jalan, drainase ini tidak
berfungsi karena dipenuhi oleh sampah dan lumpur."
Kalau kita tanya ke Dinas PU Bina Marga, tentang
timbunan sampah di saluran-saluran air, mereka selalu
bilang butuh biaya miliaran untuk membersihkan
sampah-sampah itu."

Drainase di pemukiman misalnya, tidak nyambung ke
saluran jalan, dan saluran air di jalan juga tidak
nyambung ke sungai. Hal yang sama juga terjadi di
stasiun kereta api Bogor yang sering tergenang air,
sebenarnya saluran itu terletak di bawah trotoar
(tepat depan PLN) dan kini saluran tersebut sudah
dipenuhi oleh sampah dan lumpur. Padahal waktu jaman
Belanda, telah dibangun saluran air yang cukup besar
mulai dari Kebun Raya hingga ke LP Paledang (drainase
primer) yang langsung tembus ke Sungai Cipakancilan
(Jembatan Merah). Namun sekarang saluran itu sudah
tidak berfungsi.

"Selain kapasitas drainase tidak jalan, situ-situ
kita sudah banyak yang tertutup karena maraknya
pelebaran/perluasan wilayah, situ yang kita miliki
hanya ada beberapa seperti Situ Gede di Bogor Barat,
bahkan salah satu situ yang berada di daerah Tanah
Sareal kondisinya juga sudah terjepit oleh
pemukiman."tuturnya.

70 persen lahan kita berada di dataran tinggi dengan
dua sungai besar Ciliwung dan Cisadane, kalau kita
mampu jadikan drainase sebagai sistem pengairan atau
pengeringan lahan, maka di wilayah kota Bogor ini
tidak akan terjadi genangan air, karena Bogor ini
berada di atas bukit sehingga mudah untuk menyalurkan
air. Jadi intinya drainase tidak berfungsi karena
dipenuhi lumpur/ sampah, dan pemerintah tidak punya
dana untuk lakukan perbaikan/pengerukan.

Padahal untuk mengatasi terjadinya banjir, genangan
air dan longsor, perlu dilakukan pengerukan pada
saluran-saluran air yang tidak berfungsi, membangun
saluran baru, membangun sumur resapan, sebab sumur
resapan yang ada sudah tidak berfungsi, mengeruk
situ-situ yang ada, membuat talud penahan longsor,"
Saya sudah mengajukan proposal ke Dinas PU Bina Marga
untuk bekerjasama melakukan perbaikan, setelah saya
hitung-hitung kita membutuhkan dana perbaikan sekitar
Rp. 20 miliar"

Selain itu, saluran irigasi dan drainase juga tidak
nyambung, kalau irigasi fungsinya untuk
mengairi/mengisi air, sedangkan drainase adalah aliran
untuk mengeringkan, "Kita maklumi kota Bogor tengah
melakukan pelebaran/perluasan, banyak daerah yang
terdiri dari sawah-sawah. Daerah yang dulunya
merupakan lahan persawahan kemudian dijadikan
perkotaan padahal dulunya itu adalah saluran irigasi,
tapi malah dijadikan sebagai drainase, itu juga yang
menimbulkan masalah.

Ketika disinggung tentang kekhawatiran masyarakat
Bogor tentang tanah longsor yang selalu terjadi
setiap kali musim hujan, Rodjab mengatakan,
sesungguhnya curah hujan yang turun di Bogor itu
tetap normal rata-rata 2000-4000 mili meter per tahun,
banjir danlongsor bukan karena curah hujan yang
tinggi, tapi karena kapasitas asimilatif lingkungan
sudah jauh menurun. Artinya kapasitas lingkungan untuk
menampung curah hujan sudah jauh menurun, penyebabnya
penggunaan lahan untuk keperluan industri, pemukiman
sarana trasportasi sudah jauh lebih besar daripada
ruang terbuka.Padahal ruang terbuka sangat penting
untuk menampung curah hujan.

Wilayah Bogor ini berbukit-bukit dan bergelombang,
tapi kenapa terjadi banjir dan tanah longsor, itu
karena daya tampung dan kapasitas lingkungan. Bajir
dari hulu itulah yang menyebabkan terjadinya longsor
di sepanjang aliran sungai. Padahal daerah Bogor ini
sangat bagus karena dibangun diatas bukit, berbeda
dengan Bandung yang bentuknya seperti kuali terbuka.

Kalau kapasitas tampung kita di DAS Ciliwung dan DAS
Cisadane bisa ditingkatkan tidak akan terjadi banjir,
tapi karena daya tampung kita yang sangat menurun
sejak dari hulu (Puncak) hingga ke bawah sini,
sementara kegiatan penghijauan tidak menjamin akan
mengurangi terjadinya longsor. "Bagi saya yang paling
penting konsep tara ruang harus konsisten, jadi kalau
daerah pemukiman jangan dibikin untuk industri, kalau
daerah tangkapan hujan (Puncak) tidak boleh ada
bangunan, tapi kenyataannya sekarang sudah kacau, dan
yang membuat kacau itu adalah tata ruangnya yang tidak
konsisten," jelas Radjab

Kepala Dinas PU Bina Marga Kota Bogor, Kiki Saritaon
mengakui bahwa drainase di wilayah tersebut memang
banyak yang tidak berfungsi, untuk itu pihaknya akan
melakukan pengerukan pada drainase yang tertimbun oleh
sampah maupun lumpur, "Memang benar drainase di
sepanjang jalan Dewi Sartika tida berfungsi sehingga
wilayah itu selalu tergenang air, demikian pula di Jl.
Nyi Raja Permas di sekitar Stasiun kereta api Bogor
selalu digenangi air, untuk mengatasi hal itu kita
sudah mengajukan untuk melakukan perbaikan dan
anggarannya kini tengah diproses, anggaran yang
dibutuhkan sekitar Rp. 200 juta," tutur Kiki.(JP)

Marilin
Depok

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Depok, Drs. Yayan Arianto Msi.
menyatakan bahwa depok telah mulai melakukan antisipasi
kemungkinan banjir yang akan ditimbulkan oleh musim penghujan di
pertengahan November nanti.

Dinas Pekerjaan umum telah menyiagakan sebuah satuan tugas khusus
banjir dan 60 penjaga pintu air selama 24 jam di 57 titik rawan
banjir. mereka telah dilengkapi dengan alat komunikasi berupa
handy talky dan @sebuah handphone. Selain itu juga telah dibuka
sebuah hotline khusus yang berguna untuk menampung keluhan dan
laporan masyarakat yang terkait dengan persoalan banjir dan
penyebabnya.

"Mudah-mudahan dengan cara ini, kami akan dapat memantau
kemaungkinan bahaya banjir dan cepat bertindak." Jelas Yayan.

Di Depok sendiri, banjir biasanya melanda wilayah pemukiman dan
ruas jalan yangs emrawut seperti Jl.Margonda Raya, jl. Dewi
Sartika,Jalan di pintu komplek Taman Duta Cisalak termasuk
diwilayah RW 06 Kelurahan Depok Jaya dan Rw 13 Kapung Lio
Kelurahan Depok yang biasa terkena imbas dari luapan air dari
Situ Rawa Besar.

Menurut Kepala DPU Yayan Arianto Msi, problem banjir yang
terjadi di wilayah
Depok sebetulnya disebabkan ketidakdisiplinan masyarakat dalam
membuag sampah. Sampah banyak berserakan dan menumpuk di saluran
air, sehingga saat hujan jadinya air akan langsung mengenang.

Untuk itu, Dinas PU akan segera melakukan pengerukan di beberapa
sungai di Depok yang menjadi dangkal akibat timbunan sampah.
"Baru-baru ini kami telah melakukan pengerukan di Kali Laya,
Kecamatan Sukmajaya. Ada sekitar 6 truk sampah yang
berhasil kita angkat," tuturnya sambil menambhakan bahwa sampah
yang
diketemukan menjadi penyebab tersumbatnya saluran air ada yang
berupa sampah berat atau sejenis sampah sisa bangunan, baik
batu bata atau batako, kayu, pohon yang tumbang termasuk kasur
bekas yang merupakan jenis sampah yang tenggelam dan tidak
mudah terbawa arus air.

Namun, Yayan juga menjelaskan bahwa beberapa titik banjir
diakibatkan karena datar permukaan tanah lebih rendah dari pada
saluran air.

Dari keseluruhan titik banjir yang ada di Kota Depok sekitar 70%
merupakan daerah pemukiman.

Beberapa titik rawan banjir di Depok adalah saluran air
Cakrabuana, Pasar Tugu, Saluran
Cabang Timur, Saluran Situ Rawa Besar di Jl.Arief Rahman Hakim,
Saluran air Situ Beji Pladen sampai Jln.Dewi Sartika. Sementara
kawasan Perum Bukit Cengkeh,
Pondok Duta, BSI dan Jln. Margonda Raya sudah mulai dilakukan
pembenahan.

Tony (54) salah satu warga Kampung Lio menjelaskan bahwa
rumahnya setiap tahun akan selalu kebanjiran akibat luberan air
dari situ Rawa Besar.
" Lha gimana nggak banjir, wong sampah setinggi gunung
mengelilingi rumah saya, ntar kalau banjir datang,sampah itu
menumpuk di saluran air yang merupakan
saluran utama pembuangan air dari situ Rawa Besar",paparnya.

Saat banjir besar tahun 2001 tercatat hampir 60 rumah di kawasan
Perumnas di Rt 07,05,04 RW VI Kelurahan Depok Jaya, terkena
banjir setinggi lutut. Selain itu hampir satu Rw yakni RW 13
di Kampung Lio yangterletak disisi Timur Situ Rawa Besar juga
terendam. Selian air hijau kebiru-biruan, air hanya menggenang
hingga setingga 20 cm didalam rumah rata -rata baru satu minggu
surut dengan catatan tidak terjadi turun hujan terus menerus.

Berdasarkan catatan dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) 2003 sedikitnya ada empat proyek yang dikerjakan
Dinas PU dalam rangka penanggulangan banjir di Kota Depok, yaitu
penataan Kali Baru, Kecamatan Cimanggis sebesar Rp 112 juta,
rehabilitasi Kali Laya, Kecamatan Sukmajaya Rp 80,95 juta,
penurapan tebing Saluran Cabang Tengah Hilir Jemblongan Tanah
Baru, Kecamatan Beji Rp 425,36 juta dan pembuatan crossing
limbah setu Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas Rp 40 juta.