Indonesian Political, Business & Finance News

Bebas Keribetan, Begini Cara Mengurus Izin Pertambangan Rakyat di Riau

| | Source: riaumakmur.com | Mining
Bebas Keribetan, Begini Cara Mengurus Izin Pertambangan Rakyat di Riau
Image: riaumakmur.com

RIAUMAKMUR.COM - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempermudah proses pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Langkah ini diambil untuk mendorong legalitas, ketertiban, dan transparansi pengelolaan tambang rakyat, khususnya pada 25 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) komoditas emas placer di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Ismon Diondo Simatupang, menjelaskan bahwa seluruh mekanisme pelayanan IPR kini dipangkas menjadi empat tahapan sederhana.

“Lebih sederhana dan transparan. Yang ingin mengurus, dapat mengikuti 4 tahapan. Mulai dari mengkonfirmasi, penuhi persyaratan dasar, lalu melakukan permohonan melalui OSS dan setelah itu izin diterbitkan,” kata Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang di Pekanbaru, Senin (21/9/2026).

Pada tahap awal, setiap pemohon diwajibkan melakukan konfirmasi wilayah secara langsung ke Dinas ESDM Provinsi Riau. Langkah konfirmasi awal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian lokasi yang diajukan dengan peta penetapan WPR.

Setelah wilayah terkonfirmasi, pemohon harus melengkapi dua dokumen utama sebagai persyaratan dasar sebelum mengakses aplikasi perizinan digital.

Dokumen tersebut meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Persetujuan Lingkungan.

“Persyaratan dasar yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi. Dan Persetujuan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau,” ujar Ismon.

Apabila seluruh dokumen persyaratan dasar telah dinyatakan lengkap, permohonan diajukan secara daring melalui sistem OSS untuk diverifikasi.

Setelah proses verifikasi selesai dan disetujui, IPR akan langsung diterbitkan secara elektronik.

Pemerintah Provinsi Riau menetapkan batasan luasan lahan perizinan berdasarkan kategori kelembagaan pemohon.

Pemohon perseorangan dibatasi mengelola lahan maksimal 5 hektare, sedangkan pemohon berbadan hukum koperasi diberikan batas luas maksimal 10 hektare.

Penetapan lokasi tambang ini merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 152.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Dokumen Pengelolaan WPR di Provinsi Riau.

More from 22 September 2026 →

Cite this article
Source: jawawa.id (https://jawawa.id/newsitem/bebas-keribetan-begini-cara-mengurus-izin-pertambangan-rakyat-di-riau-1790052649)
Originally published by riaumakmur.com (https://www.riaumakmur.com/berita/102517662878/bebas-keribetan-begini-cara-mengurus-izin-pertambangan-rakyat-di-riau)
Print