Anies Baswedan Beberkan Alasan Sistem Perizinan DKI Lebih Ketat Dibanding OSS Soal ...
Begitu masuk ke sistem DKI, dia akan mengatakan ini bukan zona untuk olahan limbah, ini zona pemerintahan, ditolak otomatis #kbanews
JAKARTA | KBA – Anies Baswedan, kembali menarik perhatian publik lewat pandangannya terkait tata kelola pemerintahan dan digitalisasi di Indonesia. Dalam sebuah forum diskusi bersama mahasiswa dan diaspora Indonesia di Boston, Amerika Serikat, Anies membeberkan cerita menggelitik sekaligus kritis mengenai kelemahan sistem Online Single Submission (OSS) yang berlaku saat ini.
Cerita tersebut dibagikan langsung melalui unggahan video terbaru di kanal YouTube pribadinya. Anies menyoroti bagaimana sistem perizinan berbasis digital yang instan kerap mengabaikan aspek krusial, seperti zonasi dan tata ruang wilayah.
Simulasi Mengejutkan: Kantor Menko Lolos Izin Limbah B3
Dalam presentasinya, Anies menceritakan sebuah eksperimen atau simulasi yang pernah dilakukan langsung di hadapan seorang Menteri Koordinator (Menko). Saat itu, timnya mencoba memasukkan permohonan izin untuk membuat pengolahan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
Menariknya, alamat yang dimasukkan sebagai lokasi pengolahan limbah justru alamat kantor resmi Pak Menko sendiri. “Kita presentasikan di ruang Pak Menko nih, mengurus izin untuk membuat pengolahan limbah B3… Lalu kita masukkan alamatnya kantornya Pak Menko. Enter, keluar izinnya,” ujar Anies disambut tawa pembicara dan peserta diskusi seperti dilihat KBA News, Rabu, 23 Juni 2026.
Menurut Anies, sang Menko pun sempat terkejut melihat bagaimana kantor pemerintahan bisa lolos verifikasi sistem sebagai lokasi pengolahan limbah berbahaya. Bahkan, saat dicoba menggunakan titik lokasi di Merdeka Utara, sistem OSS tetap meloloskan izin tersebut.
Bandingkan dengan Sistem Jakarta: Otomatis Ditolak Zonasi
Gubernur DKI Jakarta 017-2022 ini kemudian membandingkan sensitivitas sistem OSS nasional dengan sistem perizinan yang pernah dibangun dan diterapkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat dirinya menjabat gubernur.
Ketika permohonan izin limbah B3 dengan lokasi kantor Menko tersebut dimasukkan ke dalam sistem DKI yang berbasis tata ruang digital (digital spatial planning), hasilnya langsung berbanding terbalik. “Begitu masuk ke sistem DKI, dia akan mengatakan ini bukan zona untuk olahan limbah, ini zona pemerintahan, ditolak otomatis,” tegas Anies.
Digitalisasi Bukan Cuma Soal Kecepatan
Melalui komparasi ini, Anies menekankan bahwa transformasi digital di sektor pemerintahan tidak boleh hanya mengejar kecepatan transaksional (speed), melainkan harus mengintegrasikan kecerdasan data ruang dan aturan hukum yang matang.
Mempercepat keluarnya izin tanpa validasi zonasi yang ketat dinilai justru bisa memicu masalah ekologis dan tata ruang yang fatal di kemudian hari. Menurutnya, sistem pertahanan berlapis seperti yang ada di Jakarta membutuhkan proses panjang untuk dibangun agar menghasilkan akurasi yang tepat. “Jadi, bukan hanya kecepatan. Nah, itu dibangun panjang untuk mencapai ke sana,” pungkasnya. (kba)