A Salary of Rp 11 Million Can Buy a Subsidised House, Instalments Start at Rp 1 Million

Jakarta, Kompas.com - Masyarakat dengan penghasilan hingga Rp 11 juta per bulan bisa mengajukan rumah subsidi melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Sid Herdi Kusuma, menjelaskan bahwa program tersebut diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki rumah layak dan terjangkau. Ia mengatakan penerima manfaat harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya belum memiliki rumah dan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan dari pemerintah. Ia menjelaskan batas penghasilan maksimal Rp 9 juta bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp 11 juta bagi yang sudah menikah. “FLPP memberikan banyak kemudahan, mulai dari uang muka ringan hanya 1 persen, harga rumah yang telah ditetapkan pemerintah, untuk wilayah Kalimantan Barat maksimal Rp 182 juta, gratis asuransi jiwa, cicilan terjangkau mulai dari Rp 1 jutaan, serta tenor hingga 20 tahun,” jelas Sid, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (06/03/2025). Informasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Program Perumahan yang digelar BP Tapera di Ruang Auditorium Garuda, Komplek Perkantoran Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (4/3/2026). Kegiatan tersebut mengusung tajuk Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan untuk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat. Menurut Didyk, program tersebut bertujuan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ekosistem perumahan, baik dari sisi penyediaan maupun permintaan. “KUR Perumahan memberikan subsidi bunga 5 persen untuk sisi penyediaan dan bunga tetap 6 persen untuk sisi permintaan,” ujar Didyk. Ia juga mengapresiasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank dengan realisasi penyaluran KUR Perumahan tertinggi hingga Maret 2026 yang telah mencapai Rp 3,7 triliun. Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP memaparkan sejumlah kebijakan percepatan program perumahan nasional yang disebut sebagai “karpet merah untuk rakyat”. Selain itu, pemerintah juga mendorong kolaborasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sektor swasta. Untuk wilayah Kalimantan Barat, alokasi program bedah rumah meningkat dari 3.900 unit pada tahun lalu menjadi 13.000 unit pada tahun ini. Sementara itu, kuota rumah subsidi FLPP tahun 2026 untuk Kalimantan Barat ditetapkan sebanyak 22.000 unit.