Universitas Islam Indonesia (UII) telah menyampaikan sejumlah catatan\nterkait konsistensi prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia\nhingga sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya\ntransparan dan akuntabel. Rektor UII Fathul Wahid mengatakan bahwa enam\npoin pernyataan sikap instansinya kepada pemerintah disampaikan sebagai\nwujud tanggung jawab moral dan kecintaan pada Indonesia dan kemanusiaan\nglobal.<\/p>\n
Kritik yang kami sampaikan bukan bentuk oposisi politik, melainkan\nekspresi kepedulian warga negara dan institusi pendidikan tinggi, kata\nFathul dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Maret 2026.<\/p>\n
Poin pertama, dia menuturkan, UII menyayangkan sikap pemerintahan\nPrabowo Subianto yang belum menunjukan ketegasan dalam menyikapi\nserangan militer Amerika Serikat dan sekutunya Israel terhadap Republik\nIslam Iran. Sikap tersebut menunjukan lemahnya implementasi prinsip\npolitik luar negeri bebas aktif Indonesia. Karenanya, UII menuntut\nPrabowo untuk segera mengutuk operasi militer AS-Israel yang menyebabkan\ntewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Hosseini Khamenei hingga\ninstabilitas di kawasan Teluk.<\/p>\n
Poin kedua, UII mendesak pemerintahan Prabowo untuk mengundurkan diri\ndari forum Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Alasannya,\nketerlibatan Indonesia dalam BoP berpotensi bertentangan dengan amanat\nkonstitusi dan mereduksi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang\nmenjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak kemerdekaan.<\/p>\n
Lalu, dia melanjutkan, poin ketiga UII mendesak agar Indonesia\nmembatalkan perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan\nnegara Uncle Sam. Sebab, perjanjian tersebut berpotensi melemahkan\nposisi tawar Indonesia dan mengganggu kedaulatan ekonomi nasional.<\/p>\n
\u201cHubungan bilateral harus dibangun atas dasar kesetaraan, saling\nmenghormati, dan kepentingan nasional jangka panjang, bukan dalam\nkerangka ketergantungan maupun tekanan geopolitik negara adikuasa,\u201d ujar\nFathul.<\/p>\n
Dalam poin berikutnya, UII menuntut pemerintah dan aparat penegak\nhukum untuk menghentikan kriminalisasi aktivitas pro demokrasi dan\npembungkaman suara kritik, disertai komitmen terhadap reformasi Polri.\nFathul menuturkan, hukum dan penegakannya tidak boleh menjadi instrumen\nintimidasi terhadap warga negara, khususnya kalangan anak muda dan\nmahasiswa yang menjalankan hak konstitusionalnya demi perbaikan bangsa.\n\u201cDemokrasi yang sehat mensyaratkan ruang aman bagi kebebasan berpendapat\ndan penyampaian aspirasi secara damai,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Poin kelima, UII menuntut pemerintah untuk menghormati kedaulatan\nwarga dalam pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN). Negara wajib\nmemastikan pembangunan yang dilakukan tidak berubah menjadi praktik\npeminggiran, perampasan ruang hidup, atau pengabaian aspirasi warga.<\/p>\n
Terakhir, Fathul mengatakan, UII juga mendorong pemerintahan Prabowo\nuntuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek makan bergizi gratis\n(MBG), misalnya dalam aspek ketepatan sasaran penerima, kualitas dan\nstandar keamanan pangan, tata kelola anggaran, pengawasan, hingga\nakuntabilitas pelaksanaan. \u201cKebijakan publik harus dirancang secara\nrasional dan berbasis data agar tidak mengorbankan programprioritas\nlain, serta peningkatan mutu dan layanan pendidikan, penciptaan lapangan\nkerja, serta penguatan layanan kesehatan,\u201d katanya.<\/p>", "url": "https:\/\/jawawa.id\/newsitem\/six-points-in-uiis-stance-on-a-range-of-prabowos-policies-1772607654", "image": "" }, "sponsor": "Okusi Associates", "sponsor_url": "https:\/\/okusiassociates.com" }