Satpol PP Kaltim Soroti Modus Izin OSS dan Pentingnya Sinergi OPD<\/p>\n
24 Jul 2026 21:43 WIB<\/p><\/li>\n
Samarinda<\/p><\/li>\n<\/ul>\n
RRI.CO.ID, Samarinda - Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur\nmengungkapkan penyalahgunaan izin usaha berbasis Online Single\nSubmission (OSS) masih menjadi salah satu kendala dalam penegakan\nketenteraman dan ketertiban umum. Persoalan tersebut kerap ditemukan\nsaat pelaksanaan operasi penyakit masyarakat (Pekat).<\/p>\n
Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP\nProvinsi Kalimantan Timur, Edwin Noviansyah Rachim, menjelaskan pihaknya\nbanyak menemui kasus izin usaha yang terbit melalui sistem OSS tidak\nselalu sesuai dengan kondisi di lapangan.<\/p>\n
\u201cYang paling banyak kami temui itu persoalan OSS. Izinnya memang\nkeluar, tetapi lokasi usahanya tidak benar-benar dicek. Jadi di atas\nkertas izinnya sesuai, tetapi saat kami turun ke lapangan kegiatannya\nberbeda,\u201d ujar Edwin, dikutip Jumat 24 Juli 2026.<\/p>\n
Edwin mencontohkan, seperti di kawasan Loa Hui dan Solong.\nMenurutnya, tempat usaha yang mengantongi izin sebagai usaha makan dan\nminum itu justru digunakan sebagai kedok untuk menutupi kegiatan\nlain.<\/p>\n
\u201cDi Loa Hui dan Solong itu dulu sudah pernah ditutup oleh Kementerian\nSosial pada 2016. Tetapi sekarang buka lagi. Izinnya UMKM untuk usaha\nmakan dan minum, namun di lapangan justru menjadi tempat prostitusi\nterselubung, menjual minuman beralkohol, bahkan berkedok warung kopi.\nKondisi yang sama juga kami temukan di kawasan perbatasan Samarinda dan\nKutai Kartanegara,\u201d katanya.<\/p>\n
Meski menemukan pelanggaran tersebut, Edwin menjelaskan Satpol PP\ntidak memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha. Sebab,\npenanganannya harus melibatkan instansi yang berwenang di bidang\nperizinan.<\/p>\n
Karena itu, penegakan ketertiban umum tidak bisa dilakukan hanya oleh\nSatpol PP. Diperlukan dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) lain\nagar pelanggaran yang ditemukan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan\nmasing-masing.<\/p>\n
\u201cKami tidak bisa sendiri karena kewenangan mencabut izin bukan ada di\nSatpol PP. Makanya kami selalu berkoordinasi dengan OPD terkait agar\npenanganannya bisa tuntas,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Edwin mengatakan, pendekatan yang sama juga diterapkan saat menata\npedagang kaki lima (PKL). Menurutnya, Satpol PP tidak pernah melarang\nmasyarakat berjualan, tetapi ingin agar aktivitas usaha dilakukan di\ntempat yang semestinya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan\nkeindahan kota sesuai dengan Perda yang berlaku.<\/p>\n
Karena itu, sebelum melakukan penertiban, Satpol PP lebih dulu\nberkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta\nOPD terkait untuk mencari lokasi yang bisa ditempati para pedagang.<\/p>\n
\u201cKami tidak ingin menciptakan kemiskinan baru. Sebelum turun ke\nlapangan, kami koordinasi dulu dengan dinas terkait supaya pedagang bisa\ndicarikan tempat. Jadi kami bukan melarang mereka berjualan, tetapi\nmenata agar berjualan di tempat yang semestinya,\u201d kata Edwin.<\/p>\n
Ia mengakui, penertiban yang dilakukan Satpol PP kerap mendapat\npenilaian negatif dari masyarakat. Padahal, sebelum mengambil tindakan,\npetugas selalu mengedepankan pendekatan persuasif sesuai prosedur.<\/p>\n
Edwin pun berharap, penanganan berbagai persoalan ketenteraman dan\nketertiban umum tidak berhenti pada penertiban yang dilakukan Satpol PP.\nMenurutnya, OPD terkait juga perlu mengambil langkah lanjutan sesuai\nkewenangan masing-masing agar persoalan yang sama tidak terus\nberulang.<\/p>\n
Kata Kunci \/ Tags<\/p>\n
Rekomendasi Berita<\/p>\n
Memuat berita terbaru\u2026..<\/p>", "url": "https:\/\/jawawa.id\/newsitem\/satpol-pp-kaltim-soroti-modus-izin-oss-dan-sinergi-opd-1784929853", "image": "" }, "sponsor": "Okusi Associates", "sponsor_url": "https:\/\/okusiassociates.com" }