Kuasa Hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK),\nChandra Hamzah, menegaskan bahwa eksekusi pengosongan lahan Hotel Sultan\nyang dilaksanakan pada Kamis (18\/6) merupakan titik akhir dari upaya\npanjang pemerintah dalam mengamankan aset negara. Proses ini menandai\nberakhirnya sengketa yang telah berlangsung selama dua dekade.<\/p>\n
Chandra mengungkapkan bahwa pengembalian aset tersebut menuntut\nperjuangan hukum yang intensif, serta menguras tenaga dan biaya yang\nsignifikan. Penantian panjang sejak tahun 2006 tersebut akhirnya\nmembuahkan hasil nyata pada tahun ini.<\/p>\n
\u201cSesuai yang disampaikan Pak Wamen, perjalanan panjang untuk\nmengamankan aset barang milik negara, 20 tahun dari 2006 baru bisa\ndilaksanakan di tahun 2026. Panjang sekali dan itu bukan sekadar angka.\nBanyak upaya, banyak waktu, banyak biaya yang dikeluarkan,\u201d ujar Chandra\ndi kawasan Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (18\/6).<\/p>\n
Pelaksanaan pengosongan lahan Hotel Sultan, lanjut Chandra, memiliki\nlandasan hukum yang kuat. Tindakan ini didasarkan pada putusan\nPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap\n(inkracht), serta penetapan eksekusi resmi yang diterbitkan oleh pihak\npengadilan.<\/p>\n
\u201cHari ini penantian 20 tahun akhirnya kita rasakan sama-sama.\nBerdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan\neksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka eksekusi pengosongan\ndijalankan pada hari ini, 18 Juni 2026,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Dalam penjelasannya, Chandra memaparkan sejarah kepemilikan lahan\nyang menjadi objek eksekusi. Ia menegaskan bahwa lahan tersebut adalah\ntanah negara yang telah dibebaskan oleh pemerintah pada periode 1958\nhingga 1962. Pembebasan lahan kala itu dilakukan khusus untuk\nkepentingan penyelenggaraan Asian Games IV di Jakarta.<\/p>\n
Ia membantah keras segala klaim yang meragukan status kepemilikan\nnegara atas lahan tersebut. \u201cPemerintah pada tahun 1958 sampai dengan\n1962 telah membebaskan tanah ini dalam rangka pelaksanaan Asian Games\nkeempat di Jakarta. Bukti pembebasan tanahnya asli ada. Jadi bukan cuma\nsekadar bicara,\u201d kata Chandra.<\/p>\n
Lebih lanjut, Chandra mengklarifikasi hubungan hukum antara\npemerintah dengan PT Indobuildco. Ia menyebutkan bahwa perusahaan\ntersebut hanya mendapatkan izin penggunaan lahan, tanpa ada peralihan\nhak milik dalam bentuk apa pun.<\/p>\n
\u201cTidak ada jual-beli, tidak ada pelepasan hak atas tanah, tidak ada\nwarisan, tidak ada hibah, tidak ada pengalihan hak dari Pemerintah\nNegara Republik Indonesia kepada Indobuildco. Tidak ada sama sekali.\nHanya izin menggunakan tanah selama 30 tahun,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Izin penggunaan tersebut sempat diperpanjang selama 20 tahun sebelum\nakhirnya memicu sengketa hukum. Setelah masa berlaku HGB berakhir pada\n2023, PPKGBK bersama Kementerian Sekretariat Negara bergerak cepat untuk\nmemastikan lahan tersebut kembali sepenuhnya ke pangkuan negara.<\/p>\n
\u201cDi 2023 HGB-nya sudah berakhir dan kemudian PPKGBK serta Kementerian\nSekretariat Negara mengupayakan pengembalian tanah ini,\u201d tutup\nChandra.<\/p>", "url": "https:\/\/jawawa.id\/newsitem\/hotel-sultan-land-execution-legal-counsel-details-history-of-state-asset-1781761834", "image": "" }, "sponsor": "Okusi Associates", "sponsor_url": "https:\/\/okusiassociates.com" }